Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra M Taufik menanggapi santai tudingan miring soal perhelatan Formula E di Jakarta.
Kata dia, pemerintah pusat sendiri tidak melarang kegiatan tersebut digelar.
Sehingga, tidak ada alasan bagi pihak manapun menganulirnya.
"Buat saya yang paling prinsip, bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Setneg juga tidak melarang. Kan sederhana saja," kata Taufik saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
Ditanya soal tudingan fraksi PDIP yang menyebut anggaran Formula E bengkak dua kali lipat dibanding Hongkong, Taufik menjelaskan kondisi itu sangat bergantung pada kebutuhan.
Tidak sesuai jika faktor itu dibandingkan secara apple to apple.
Baca: Penemuan Emas Batangan dengan Gambar Soekarno di Jambi, Sempat Ditawar Rp 750 Juta
Terlebih, Jakarta baru pertama kali menggelar balap mobil listrik berkelas internasional.
"Kalau soal anggaran, tergantung kebutuhan. Sulit untuk membandingkan apple to apple, karena kita baru. Jadi saya kira di situ posisinya," ungkap dia.
Politikus Gerindra ini meminta pihak manapun tidak berpikir soal keuntungan pada tahun pertama kegiatan tersebut.
Baca: Beberapa Pohon di GBK Bakal Dipindahkan Demi Ajang Balap Formula E
Karena dari perjanjian perhelatan selama lima tahun ke depan, keuntungan bukan hanya berpaku pada materi.
Tapi juga soal bagaimana Jakarta dipandang dunia sebagai kota yang punya iklim aman berinvestasi.
Jika itu terjadi, maka otomatis investor luar negeri pun akan tertarik dan masuk ke Jakarta.
"Jadi untungnya disitu. Bukan kayak jualan gado-gado. Begitu buka terus pengen dapet untung. Bukan begitu cara menilai kegiatan internasional," kata dia.
2 Skema Trek Untuk Balap Formula E
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan saat ini ada dua skema lintasan Formula E yang telah dirancang.
Yakni skema awal yang memakai jalur di kawasan Monas dan skema lainnya berada di area Gelora Bung Karno (GBK).
Dua skema trek itu akan dibawa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, malam nanti.
"Ada dua pilihan, kalau seandainya tidak diperbolehkan di Monas, kan di area GBK. Tapi kalau diperbolehkan di Monas ya kita tindak lanjuti," kata Hari di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).
Baca: Malam Ini, Anies Akan Temui Presiden Jokowi Bahas Lintasan Formula E
Adapun pertemuan Anies baswedan dengan Jokowi merupakan bentuk konsultasi perihal rencana perhelatan Formula E di kawasan Medan Merdeka.
Dijelaskan Hari, dua skema trek tersebut telah punya perhitungan matang.
Baca: Brad Pitt Terima Oscar 2020, Eks Angelina Jolie Beri Pidato Menyentuh Untuk Quentin Tarantino
Konsultasi dilakukan untuk memastikan ada koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terkait pemakain lintasan balap mobil listrik itu.
"Secara ini nggak masalah, tinggal memfinalkan aja," kata dia.
Disarankan di Ancol atau Kemayoran
emerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyiapkan lokasi baru seperti Kemayoran atau Ancol untuk penyelenggaraan ajang balapan Formula E.
Penyelenggara Formula E tetap akan menghadapi berbagai kesulitan menggunakan Monas meski surat izin pengunaannya telah Keluar dari Komisi Pengarah.
"Dikhawatirkan ada paving bloknya di sekitar halaman Monas itu mau diaspal, itu yang tidak boleh karena resapan air. Kalau jalannya (sirkuit) tidak masuk grade 3, pecah bannya. Belum lagi pembangunan pitsop dan pondium,” ujar pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).
Yayat menilai keinginan DKI menyelenggarakan di Monas karena lokasi tersebut itu digunakan sebagai kekuatan branding Formula E akan diselenggarakan di pusat kota.
Monas sebagai fungsi cagar budaya dan makna simbolik cukup menjual dari sisi marketing.
“Jakarta itu takut kehilangan icon, yaitu Monas. Jadi begitu ada balap, walaupun di luar Monas, tapi jadi kekuatan kalau itu diselenggarakan di pusat kota,” ujarnya.
Meskipun mendapatkan izin di sekitar Medan Merdeka, Yayat mengatakan banyak kesulitan yang mungkin dihadapi panitia penyelenggara.
Selain tidak boleh merubah paving blok di dalam Monas, pengunaan Jalan Merdeka akan menuai konflik kepentingan dengan penguna jalan.
“Kalau misalnya tetap di sekitar Monas seperti Jalan Merdeka Barat, boleh aja, tapi ini jadi agak kesulitan. Selama uji sirkuit menutup jalan tidak? Itu wilayah kantong bisnis, ada pusat pemerintahan, jasa, jadi otomatis kalau nutup jalan jadi implikasi berat,” ujarnya.
Menurutnya, halangan lain pengunaan Monas adalah Heritage atau infrastruktur warisan yang ada seperti museum, gedung dan Istana Negara.
Branding komersil dari penyelenggara jangan sampai menenggelamkan nilai- nilai sejarah yang ada.
Begitu juga dengan simbol sejarah yang ada tidak boleh rusak dengan alasan jumlah penonton, parkiran, atau pengunaan lainnya.
Yayat menjelaskan kelebihan alternatif lain seperti Kemayoran, Ancol dan GBK.
Kemayoran memiliki fasilitas lengkap mulai dari jalan bekas bandara, tempat parkir, gedung pameran dan Wisma Atlit Asean Games yang bisa dijadikan penginapan.
Sementara untuk Ancol, selain pernah memiliki sirkuit balapan, lokasi itu juga dibawah kewenangan DKI Jakarta.
“Kalau GBK memang aman tertutup. Hanya pertanyaannya apa fungsi fungsi yang ditambah, apa fungsi-fungsi yang berkurang dari sebelumnya?. Itu kan baru saja juga di renovasi saat Asean Games,” tambahnya.
Yayat juga mengatakan infrastruktur yang dibangun penyelenggara seharusnya sekali untuk pemakaian 5 tahun sesuai dengan kontrak Formula E dengan Pemprov DKI Jakarta.
Dirinya berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta percaya diri untuk dan merencanakan penyelenggaran Formula E ini dengan baik.
“Jadi DKI itu harus keluar dengan rencana, misalnya, untuk Kemayoran, designnya seperti ini, GBK, seperti ini dan begitu juga untuk Monas atau Ancol. Paparkan itu kemasyarakat dan pusat, tidak perlu dipolitisir,” ujarnya.