Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Utusan Presiden Joko Widodo yang terdiri dari beberapa menteri menyerahkan surat presiden (supres) RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Saat menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan supres tersebut, para menteri memilih masuk lewat pintu belakang gedung Nusantara III atau via gedung Sekretaris Jenderal.
Pantauan Tribun Network di lokasi, menteri yang datang dan lewat pintu belakang di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya masuk lewat pintu depan gedung Nusantara III.
Para menteri Kabinet Indonesia Maju itu tiba di area Kompleks Parlemen pukul 13.00 WIB.
Penyerahan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (12/2).
"Pak Menko dan para menteri menyampaikan Omnibus Law Cipta Kerja, terdiri dari 79 rancangan undang-undang, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR," ujar Puan.
Menurut Puan draf Omnibus Law yang diterima dengan nama Cipta Kerja atau Cipker, bukan lagi Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya disingkat Cilaka. Ia mengatakan Omnibus Law Cipker akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui aturan yang ada.
"Apakah itu melalui Baleg (badan legislatif) atau Pansus (panitia khusus) karena melibatkan tujuh komisi untuk menbahas 11 klaster," tutur Puan.
"Jadi, jangan sampai belum tersosialisasinya draf ini kemudian menimbulkan prasangka-prasangka lain yang menimbulkan kecurigaan karena kami memang belum membahasnya," sambung Puan.
Untuk Omnibus Law Perpajakan yang telah diserahkan sebelumnya, kata Puan, kemungkinan dibahas di Komisi XI DPR. Namun demikian, hal tersebut belum diputuskan secara final.
"Nanti akan dibicarakan di tingkat rapat pimpinan dan sesuai mekanisme yang ada akan dilakukan bersama pimpinan fraksk di DPR," ucap Puan.
Baca: Mahfud MD: Publik Berhak Baca RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Baca: Buruh Gelar Demo di DPR Tolak Omnibus Law
Pimpinan DPR yang hadir mendampingi Puan yaitu Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel. Airlangga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Di satu sisi, Komisi IX DPR menerima perwakilan buruh yang menolak sejumlah poin di RUU Omnibus Law karena tidak melibatkan buruh dalam pembahasannya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani mengatakan pemerintah secara diam-diam melakukan pembahasan RUU Omnibus Law padahal awalnya akan mengajak kalangan buruh berdiskusi bersama.
"Saya mengingatkan pemerintah masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia karena dari awal sepertinya ada yang disembunyikan," ujar Andi.
"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, 'Anda konfederasi buruh pendukung Presiden, kok tidak punya draf?' Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini," sambung Andi.
Airlangga Hartarto mengatakan pemerinta akan melakukan sosialisasi program Omnibus Law Cipta Kerja ke seluruh provinsi. Airlangga mengatakan sosialiasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan dilakukan pemerintah bersama tujuh komisi terkait di DPR.
Menurut Airlangga anggota DPR akan ikut dilibatkan untuk sosialisasi agar masyarakat tahu apa yang dibahas dan diputuskan bagi perekonomian nasional.
"Omnibus Law untuk ciptakan lapangan kerja dalam situasi global dan virus Corona. Dengan ini kita lakukan transformasi struktural ekonomi yang seluruhnya ada di dalam Omnibus Law," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan draf resminya akan diberikan ke publik setelah penyampaian surpres dan keputusan dari DPR.
"Draf itu diberikan sesudah supress, draf resmi yang diserahkan, sekarang isi pasal yang diserahkan ke DPR. Kita serahkan kepada mekanisme di DPR, jadi kemarin sudah dibentuk melibatkan banyak konferderasi," pungkasnya. (Tribun Network/sen/mam/yov)