Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily turut angkat bicara terkait usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy soal orang kaya yang menikah dengan orang miskin untuk memutus rantai kemiskinan.
Menurut Ace, negara sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan memilih jodoh warga negaranya.
"Soal memilih jodoh itu urusan pribadi, negara tak perlu ikut campur."
"Ajaran islam tentang perjodohan sekufu juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran," ujar Ace sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Ace menyatakan, ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.
Seperti memberikan akses rakyat miskin melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan keterampilan berusaha atau kewirausahaan.
"Itu cara yang paling tepat untuk memutus kemiskinan," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy sempat mengusulkan agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus rantai kemiskinan.
Muhadjir mengklaim pernyataannya tersebut hanya fatwa atau anjuran bukan kewajiban bagi setiap warga negara.
"Saya minta kan ada gerakan moral, bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu," sebagaimana dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube TVOne News, Kamis (20/2/2020).
Baca: Menko Muhadjir Usulkan Menag Fachrul Terbitkan Regulasi Si Kaya Menikah dengan Si Miskin
"Antara lain juga yang kaya tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh atau mencari menantu harus sama kaya misalnya."
"Jadi gerakan moral aja, fatwa itu anjuran, mana ada anjuran itu mengikat," ujar Muhadjir.
Muhadjir meyakini, bahwa jika orang kaya menikah dengan orang miskin maka hal itu akan memutus rantai kemiskinan.
Menurutnya, saat ini ada pola pikir di masyakarat yang kerap mencari jodoh atau menantu berdasarkan dengan kesetaraan ekonomi.
"Karena sebetulnya sekarang ini telah terjadi sikap umum yang cenderung, terutama dikalangan keluarga tidak mampu itu pasti akan mencari pasangan juga sesama tidak mampu."
"Yang miskin juga cari orang yang sama miskin, ini yang bikin mata rantai kemiskinan tidak jadi terputus, salah satu penyebabnya itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, ketika orang miskin menikah dengan orang miskin maka akan mencipatkan keluarga miskin baru.
Baca: Menko Muhadjir Usulkan Menag Fachrul Terbitkan Regulasi Si Kaya Menikah dengan Si Miskin
Baca: Fatwa si Kaya Nikahi si Miskin hanya Intermezzo, Muhadjir: Ceramah Tak Dimuat, Guyonan Jadi Headline
Padahal, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menurunkan jumlah keluarga miskin.
Diketahui, jumlah keluarga miskin di Indonesia mencapai 9,4 persen dari total 57 juta rumah tangga.
"Dan kita kan punya sekarang ini keluarga miskin 9,4 persen dari total 57.116. 000 ribu rumah tangga per September 2019
"Itu 9,4 persen hampir 5 juta keluarga miskin dan salah satu yang saya amati walupun ini belum penelitian yang mendalam."
"Ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di mana orang akan mencari kesetaraan," terangnya.
Kesetaraan yang dimaksud Muhadjir adalah, orang yang kaya akan memilih menikah dengan yang kaya, dan orang yang miskin akan memilih menikah dengan yang miskin.
Baca: Muhadjir Sebut Masalah Data Jadi Sebab Anggaran Stunting dan Kemiskinan Tak Tepat Sasaran
"Karena sesama miskin lahirlah keluarga baru yang miskin," terangnya.
Muhadjir berharap, ada gerakan moral yang bisa menghilangkan cara-cara pandang tersebut.
Dengan cara orang kaya bersedia menikah dengan orang yang miskin.
"Inilah yang kita harapkan ada gerakan moral untuk menghilangkan cara-cara pandang yang menurut saya tidak terlalu baik untuk upaya kita memotong mata rantai kemiskinan," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)