Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (3/2/2020) siang.
Ditemui usai pertemuan tertutup antara dirinya dengan Mahfud MD, Aan Kurnia mengaku hanya membahas soal Omnibus Law kelautan.
"Tentunya saya sebagai Kabakamla berada dibawah kordinator beliau (Mahfud MD) jadi saya melaporkan perkembangan untuk perundang-undangan atau Omnibus Law masalah penegakan hukum, itu saja yang saya laporkan lain-lain tidak ada," tutur Aan Kurnia.
Baca: Vietnam Umumkan Seluruh Penderita Virus Corona Sembuh, Sebut Sebagai Kemenangan, Apa Tipsnya?
Ditanya soal draf Omnibus Law Kelautan sudah sejauh mana? Aan Kurnia menjawab masih dalam proses penyusunan draf dimana nantinya Bakamla menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum di laut Indonesia.
"Masih proses, mohon doanya semoga cepat selesai. Jadi nanti keamanan laut lebih simpel dan hanya satu lembaga saja yang menangani," tegasnya.
Sebelumnya, Aan Kurnia menjelaskan ada sekitar 17 Undang-undang yang mengatur soal kelautan. Dia menyebut 17 Undang-undang itu bisa disederhanakan menjadi satu atau dua peraturan saja.
Dalam menggodok Omnibus Law Kelautan, dibutuhkan ketelitian karena melibatkan sejumlah instansi dan lembaga hingga kementerian lain yang tentunya memiliki cara pandang berbeda-beda.