News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Aliansi Rakyat Bergerak Gelar Aksi Tolak RUU Omnibus Law, Buruh hingga Seniman Turun di Gejayan

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi: AKSI GEJAYAN MEMANGGIL - Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi damai di Simpang Tiga Colombo, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (23/9/2019). Dalam aksi untuk menyikapi pemerintah dan DPR tersebut massa aksi menuntut adanya penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP serta menolak revisi UU KPK yang baru disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indoensia. (TRIBUN JOGJA/Hasan Sakri Ghozali)

TRIBUNNEWS.COM - Para demonstran yang menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah berkumpul di Gejayan, Yogyakarta.

Melansir TribunJogja.com, Pengunjuk rasa menyuarakan tuntutannya melawan aturan 'sapu jagat' itu hari ini, Senin (9/3/2020) pukul 09.00 WIB.

Ribuan demonstran tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) yang terdiri dari berbagai latar belakang.

Ada dari mahasiswa, buruh, seniman, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Mereka menolak penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang pemerintah.

Baca: Kata Rocky Gerung soal Cacat Omnibus Law: Orang Lihat Isinya Memang Mencelakakan Buruh

Humas ARB, Kontra Tirano mengatakan pihaknya tidak mendukung rancangan Omnibus Law.

Menurutnya, RUU tersebut dinilai melanggar hukum karena prosesnya tidak dilakukan secara terbuka.

Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berkumpul di Gejayan, Yogyakarta untuk menyuarakan tuntutannya. (Instagram @gejayanmemanggil)

"Sudah waktunya masyarakat bersikap dan menggelar aksi menolak Omnibus Law."

"Pemerintah hingga saat ini tak ada sosialisasi yang jelas dan rinci terkait RUU itu. Omnibus Law juga dibuat dengan melanggar hukum."

"Prosesnya tidak transparan, melibatkan satgas yang syarat kepentingan" kata Kontra Tirano, dikutip dari keterangannya, Sabtu (7/3/2020).

ARB juga terdiri dari perwakilan organisasi maupun individu telah menyatakan keikutsertaannya.

Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya Serikat Buruh Seluruh Iindonesia (SBSI) Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Walhi, beberapa BEM di UGM, dan FH UII.

Baca: Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja Diharapkan Bawa Angin Segar bagi Sektor UMKM

ARB bersama organisasi yang ikut serta itu menilai pasal dan rancangan materi bermasalah.

Kontra menyebut pihaknya telah melakukan kajian yang matang terlebih dahulu perihal materi RUU tersebut.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini