Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, Lombok - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se-Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.
Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.
''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti Nurbaya membuka acara Rapat Kerja Tekhnis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, yang digelar KLHK, di Lombok,NTB, Senin (9/3/2020).
Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.
''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya.
Menteri Siti berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.
''Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat Karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang gak mau tau karena kewenangan sudah ditarik ke Provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggungjawab lingkungan juga disitu, tanggungjawab kita semua,'' kata mantan Sekjen DPD RI ini.
Pemerintah di seluruh tingkatan berkewajiban meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Sinergi KLHK-Pemda
KLHK sangat terbuka membantu Pemda menyelesaikan persoalan di daerah, dengan kolaborasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur pemantauan pemulihan lingkungan hidup secara online dan terintegrasi, sehingga memudahkan Pemda mengambil kebijakan yang baik bagi masyarakatnya.
Infrastukrur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini dapat memantau kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas air laut dan kualitas lingkungan hidup secara real time.Diantaranya melalui Onlimo (Online monitoring kualitas air secara kontinyu dan realtime), Sikal (Sistem informasi kualitas air laut), SiMATAG 0.4M (sistim informasi muka air tanah gambut), Sispek (sistem informasi pemantauan emisi industri), Sparing (sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan).
Selain itu telah dibangun A.Q.M.S (sistem pemantauan kualitas udara secara kontinue dan real time), dan Simple (sistem informasi pelaporan elektrik perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan).
Pemulihan kerusakan pada lahan akses terbuka selama empat tahun terakhir, telah membuat indeks kualitas tutupan lahan nasional meningkat dari 58,55 pada 2015 menjadi 62 pada 2019.
Dengan adanya dorongan bagi dunia usaha melalui penilaian PROPER terjadi penurunan emisi GRK, efisiensi energi, penurunan beban pencemaran, terlaksananya 3R limbah Non B3, penurunan emisi konvensional dan efisiensi air.