Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut pembelian alat rapid test covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya tidak menggunakan keuangan negara.
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan, sumber pembiayaan pembelian rapid test bukan dari APBN, melainkan dari hasil patungan atau sumbangan pimpinan DPR dan anggota DPR.
Baca: Pemerintah Diminta Siapkan Prosedur Pelaksanaan Tes Virus Corona di Lingkup Pemerintahan
"Adapun mekanisme sumbangan diserahkan ke masing-masing fraksi," ujar Awiek kepada wartawan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Menurutnya, pembelian alat tes cepat virus corona direncanakan sebanyak 40 ribu unit, di mana 38 ribu unit akan disumbangkan ke rumah sakit atau layanan kesehatan di berbagai daerah.
"Sedangkan yang 2 ribu alat rapid test dipersiapkan untuk anggota DPR beserta keluarganya. Artinya dari segi jumlah lebih banyak yang disumbangkan," ujar Awiek.
"Nah yang 2 ribu tersebut dialokasikan kepada anggota yang mau dan bukan keharusan. Jika tidak mau maka alatnya akan disumbangkan ke rumah sakit atau layanan kesehatan," sambung Awiek.
Awiek yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR menuturkan, pelaksanaan tes cepat anggota DPR dan keluarga akan didampingi tenaga medis internal DPR.
"Kami berencana menggunakan tenaga medis yang ada di unit pelayanan kesehatan (yankes) DPR yang memang sudah ada sejak lama bukan mengundang dari luar. Karena kami memahami bahwa tidak mungkin mendatangkan tenaga medis dari luar," tutur Awiek.
Baca: Instruksi AHY kepada Seluruh Kader Demokrat Terkait Virus Corona: Ini Perang Semesta, Total War
Sebelumnya, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat menolak menjalankan rapid test covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya, yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Kedua fraksi tersebut menilai saat ini masyarakat lebih membutuhkan dibanding anggota dewan, di tengah mewabahnya virus corona.