News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Solusi di Tengah Wabah Corona, Jokowi Meminta Para Menteri Percepat Program Padat Karya Tunai

Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Penanganan COVID-19 Tingkat Daerah, Jokowi: Jangan Buat Acara Sendiri-sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa hal dalam rapat terbatas bersama para menterinya.

Satu di antaranya, Jokowi menginginkan agar program padat karya tunai dipercepat.

Hal itu merupakan solusi bagi pedesaan yang terkena dampak akibat pandemi global Covid-19.

"Kita ingin mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan."

"Juga dapat menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan," jelas Jokowi dalam video conferencenya di Istana Negara, Selasa (7/4/2020), melansir melalui Youtube Kompas TV.

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan warga negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari luar negeri dan bergejala harus di isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan, Selasa (31/3/2020). (YouTube Sekretariat Presiden)

Baca: ICW Sebut Pernyataan Jokowi Soal Narapidana Korupsi Harusnya Jadi Teguran Keras Bagi Yasonna

Percepatan program itu merupakan solusi dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk  mewabahnya Covid-19.

Termasuk, tetap menjaga daya beli masyarakat terutama di kawasan pedesaan.

Untuk itu, Jokowi meminta agar para menteri memperbanyak program yang berkait dengan padat karya tunai.

"Kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk memperbanyak program yang sifatnya padat karya tunai," ujarnya.

"Saat ini masyarakat sedang dalam keadaan yang sulit."

"Oleh sebab itu, perbanyak program padat karya tunai menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga dan daerah," tambah Jokowi.

Jokowi pun menilai ada beberapa kementerian yang bisa dihubungkan dengan program padat karya tunai.

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan RS Darurat penanganan pasien Covid-19 di Pulau Galang, Kepri, Rabu (1/4/2020). RS Darurat Pulau Galang tersebut terdiri dari Zona A seluas 2,4 hektar dan Zona B seluas 13,6 hektar, dengan fasilitas kesehatan , mess tenaga medis-pegawai, bangunan sterilisasi, farmasi. laundry, dan bangunan gizi. TRIBUNNEWS/BIRO PERS/RUSMAN (TRIBUN/BIRO PERS/RUSMAN)

Baca: Berlakukan PSBB di Jakarta, Ini 5 Syarat yang Dipenuhi Anies Baswedan, Mulai Anggaran hingga Bansos

Di antaranya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, dan Kementerian BUMN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyarankan agar kementerian menjalankan program melalui skema dana desa.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini