News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mudik Lebaran 2020

Sejak Awal Ingin Larang Mudik, Ini Alasan Jokowi Tak Ambil Keputusan Lebih Dini

Penulis: Nuryanti
Editor: Ifa Nabila
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat melalui telekonference, Jumat (3/4/2020).

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait sikap pemerintah yang sempat dianggap tidak tegas soal peraturan mudik.

Jokowi menyampaikan, setiap kementerian mempunyai sikap yang berbeda terkait kebijakan mudik di tengah pandemi virus corona ini.

Hal itu presiden sampaikan kepada Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa, satu jam sebelum Jokowi mengumumkan larangan mudik pada Selasa (22/4/2020) lalu.

"Semua kementerian itu pro dan kontra, ada yang setuju ada yang tidak setuju," ujarnya, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (24/4/2020).

"Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada menteri bahwa suatu saat akan saya larang," jelas Jokowi.

Baca: Jelang Larangan Mudik 2020, Terminal Tanjung Priok Ramai Calon Penumpang

Baca: 171 Ribu Personel Polri-TNI Dikerahkan Terkait Larangan Mudik Lebaran, Jalan Arteri dan Tol Disekat

Baca: Kinerja Terawan Tangani Covid-19 Banyak Dikritik , Ini Penilaian Jokowi Pada Menkes

Ia mengatakan, jutaan orang bersikeras tetap ingin mudik ke daerah asal, meskipun sudah ada imbauan dari pemerintah.

"Itung-itungan terakhir kita yang masih ingin mudik, itu kajian lapangan kita masih jutaan, bukan ribuan," terangnya.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas virtual tentang ketahanan pangan dan larangan mudik Lebaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19 Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan terkait larangan mudik Lebaran 2020 bagi seluruh warga Indonesia. TRIBUNNEWS/HO/BIRO PERS (TRIBUN/HO/BIRO PERS)

Berdasarkan kajian di lapangan tersebut, maka Jokowi mengambil keputusan untuk melarang mudik.

"Sejak awal saya sampaikan, kalau angkanya seperti ini, mudik dilarang," tegasnya.

Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Najwa Shihab menanyakan alasannya tak melarang mudik sejak awal.

Baca: Jika DKI Jakarta Lockdown, Jokowi: Butuh Biaya Rp 550 Miliar Sehari

Baca: Jawab Kritik soal Kartu Prakerja, Ini Penjelasan Jokowi

Baca: Jokowi Optimis Puncak Pandemi Corona di Indonesia Bukan April, Diperkirakan 3 Bulan Lagi Baru Landai

Jokowi mengungkapkan, pemerintah tak ingin membuat masalah baru bagi masyarakat.

"Kita memakai transisi, jangan sampai menimbulkan syok, dan justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Menurutnya, masyarakat akan mendadak pulang kampung, apabila larangan mudik diterapkan lebih awal.

"Nanti ramai-ramai ke stasiun, terminal, ke bandara, yang nanti terjadi penumpukan orang di suatu tempat."

"Itu justru tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru, penularan (virus corona) yang kembali menyebar," imbuh Jokowi.

Jokowi Umumkan Larangan Mudik

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah melarang semua masyarakat untuk mudik.

Keputusan tersebut diambil Jokowi, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona ke berbagai daerah.

Ia meminta para menteri kabinet Indonesia maju untuk mempersiapkan kebijakan larangan mudik tersebut.

"Mudik semuanya akan kita larang, oleh sebab itu persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini harus mulai disiapkan," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (21/4/2020).

Baca: Kesaksian Prabowo Subianto Soal Kinerja Jokowi: Beliau Terus Berjuang Demi Kepentingan Rakyat

Baca: Ditanya Najwa Shihab Soal Kinerja Menkes Terawan, Ini Jawaban Jokowi, Sebut Tak Ada yang Sempurna

Baca: H-2 Larangan Mudik Lebaran, Terminal Kampung Rambutan Dipenuhi Ratusan Pemudik

Keputusan Jokowi tersebut berdasarkan hasil kajian di lapangan, yang menunjukkan banyaknya orang yang akan mudik.

"Hasil kajian di lapangan, dari survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen."

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," jelasnya.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas virtual tentang ketahanan pangan dan larangan mudik Lebaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19 Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan terkait larangan mudik Lebaran 2020 bagi seluruh warga Indonesia. TRIBUNNEWS/HO/BIRO PERS (TRIBUN/HO/BIRO PERS)

Pertimbangan selanjutnya, pemerintah juga sudah menerapkan jaring pengaman sosialnya untuk menghadapi pandemi virus corona.

Pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan (Senin) kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, kartu pra kerja sudah mulai berjalan, minggu ini bansos tunai sudah dikerjakan," ungkapnya.

Baca: Hanya Kendaraan dari Zona Merah yang Dilarang Mudik, Penjelasan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2020

Baca: Anies Minta Warganya Urungkan Niat Mudik Tahun Ini: Yang Sudah Nabung Ditahan Dulu

Baca: Penjelasan Mendagri Terkait Larangan Mudik: Kebijakan Bertahap Lebih Tepat untuk Hadapi Covid-19

Jokowi juga menyinggung soal larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) sebelumnya.

"Dari sinilah saya mengambil keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI/Polri, BUMN, sudah kita laksanakan," imbuh Jokowi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

 
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini