Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR fraksi PKS Bukhori Yusuf menyebut pemerintah tidak konsisten alias galau dalam melindungi rakyat di masa pandemi virus corona (covid-19).
Ia mencontohkan pelonggaran aturan terutama di bidang moda transportasi menjadi kegalauan yang sedang dialami pemerintah.
Bukhori khawatir izin transportasi bisa memicu gelombang kedua pandemi virus tersebut.
"Sebenarnya pemerintah lagi galau. Pernyataan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD (Menkopolhukam), dan Menhub (Budi Karya Sumadi) tidak konsisten," katanya dalam diskusi virtual bertajuk 'Dilema Jokowi: Ekonomi atau Pandemi', Minggu (10/5/2020).
Bukhori menjelaskan pernyataan pemerintah yang tak konsisten.
Pertama, Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan relaksasi dilakukan karena PSBB membuat masyarakat stres dan ekonomi harus tetap berjalan.
Baca: Cara Jokowi Melepas Rindu Dengan Kedua Cucunya di Tengah Pandemi Virus Corona
Menurutnya, saat ini rakyat sudah tahu pemerintah hanya bisa menanggung bantuan sosial hingga Juni.
Sehingga relaksasi diterapkan untuk membuka keran ekonomi seperti pabrik dan pertokoan akan kembali dibuka, dengan protokol kesehatan.
Kemudian, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan secara ketat dan efisien.
Namun, kata Bukhori, di kesempatan lain disebutkan perlu ada relaksasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Baca: Kebijakan Menhub Longgarkan Izin Transportasi Saat Pandemi Corona Dikritik, Jangan Dilanjutkan
Bukhori menilai Jokowi sebagai pemegang kebijakan publik seharusnya bisa mengukur pernyataan.
Misalnya, apakah pernyataan tersebut mudah dipahami, dapat memicu salah paham, atau bermanfaat.
"Jadi saya melihat pertama kali ini kegaduhan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan relaksasi, apakah kemudian pelonggaran PSBB, ini persoalan komunikasi," ujarnya.