Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ingin jadi PNS di kementerian dan lembaga negara?
Ada baiknya mengikuti pendidikan kedinasan.
Diberitakan sejumlah sekolah kedinasan akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa dan taruna baru.
Mereka yang lolos seleksi sekolah kedinasan rata-rata akan menempuh pendidikan antara 2 - 4 tahun di akademi, politeknik, atau sekolah tinggi.
Setelah lulus, masa depannya cenderung akan langsung diangkat menjadi CPNS, lalu jadi PNS.
Sekolah kedinasan yang akan buka pendaftaran ini adalah yang berada di 7 kementerian.
Pada awalnya, tahapan penerimaan calon siswa/siswi/taruna/taruni Sekolah Kedinasan dijadwalkan berlangsung pada April 2020.
Dengan merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia, rencana tersebut mundur dan dijadwalkan akan dilakukan pada awal Juni 2020.
Namun, Kemenpan RB menegaskan jadwal pelaksanaan seleksi tetap memperhatikan kebijakan pemerintah terkait status darurat pandemi Covid-19 apabila kedepan terdapat perubahan.
Keterangan ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan nomor B/435/M.SM.01.00/2020.
“Dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pendaftaran dan seleksi calon siswa/siswi/taruna/taruni pada Sekolah Kedinasan,” bunyi surat yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga pengelola Sekolah Kedinasan serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.
Surat yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai kementerian dan lembaga pengelola Sekolah Kedinasan untuk membuka pendaftaran Sekolah Kedinasan terkait.
Sedangkan, Kementerian Keuangan sebagai pengelola Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2020.
Hal ini sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan dengan Nomor: S-75.1/MK.1/2020 tertanggal 23 Maret 2020.