TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah memastikan bawah penunjukan sejumlah provider terkait pelatihan dalam program kartu Pra-Kerja sudah dilakukan sesuai prosedur, menaati aturan hukum, dan menerapkan prinsip transparansi.
Sehingga tidak ada peluang terjadinya penyimpangan atau dugaan ada satu provider mendapat keuntungan lebih.
Misal, Ruang Guru terpilih sebagai mitra karena reputasi Ruang Guru sebagai platform pendidikan elektronik, yang terbesar di Asia Tenggara.
Sudah diverifikasi dan memenuhi sejumlah syarat, dan memiliki performa digital yang baik.
Baca: Jumlah Penumpang Pesawat Menurun, Terminal 2 dan 4 Bandara Changi Singapura Ditutup
Baca: Jokowi dan DPR Ditantang Jelaskan Kekebalan Hukum dalam Perppu Corona di Sidang MK
Kemudian, Tokopedia terpilih karena dikenal sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar. Lalu, OVO ikut terpilih juga karena merupakan salah satu platform pembayaran digital yang paling banyak digunakan selain GoPay.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Kartu Prakerja bukan program yang muncul secara tiba-tiba.
Kartu Prakerja itu merupakan salah satu program yang ditawarkan Presiden Jokowi pada saat kampanye Pilpres (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) 2019.
Ace merasa heran dengan sorotan sejumlah pihak yang mempermasalahkan keberadaan Kartu Prakerja. Seakan-akan Kartu Prakerja ini dinilai sebagai program yang dadakan. Padahal, dalam implementasinya, Kartu Prakerja ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat.
Program ini sudah mengacu pada Perppu No 1 Tahun 2020 tentang anggaran penanggulangan Covid-19, ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi Covid-19.
Ace menegaskan, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur. Sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk Kartu Prakerja.
"Ini tandanya bahwa keberadaan Kartu Prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pendemi Covid-19,” tegas Ace dalam keterangannya, Jumat (15/6).
Selain peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif dari pemerintah, mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring.
Soal vendor platform daring, Ace menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan bahwa mekanisme penentuannya dilakukan secara terbuka. Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kreadibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.
"Pemerintah menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta Kartu Prakerja, ya mereka sendiri,” imbuh Ace.