Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Pangan Polri sudah bergerak mengawal distribusi beras dari produsen beras ke provinsi yang defisit beras.
Dalam pengawalan, Satgas Pangan Polri telah berkomunikasi dengan para stakeholder di provinsi yang defisit beras untuk mempermudah dan melancarkan distribusi pasokan beras agar lebih cepat.
Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan ada tujuh provinsi yang mengalami defisit cadangan beras yakni Riau, Kepri, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.
Baca: Ibu Nekat Potong 4 Jari Tangannya Hingga Ngaku Dijambret, Demi Dapat Asuransi di Tengah Wabah
"Satgas Pangan Polri ikut membantu mempermudah dan memperlancar pasokan beras dengan cepat dari produsen ke daerah defisit," ucap Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi Senin (18/5/2020).
Ahmad Ramadhan mengatakan Satgas Pangan Polri menjamin harga beras stabil menjelang Lebaran dengan harga rata-rata nasional Rp 10.912 per kilogram.
Jelang Lebaran 2020, Satgas Pangan Polri juga mengawal distribusi bahan pokok serta sidak langsung ke pasar-pasar.
Jika ada oknum penimbun yang mencoba mengambil keuntungan, pasti akan diproses hukum.
"Polri dukung semua kebijakan di bidang pangan," tambahnya.
Sementara itu Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan Bulog sudah menggelontorkan beras ke tujuh provinsi defisit.
Diharapkan dalam waktu dekat beras sudah tersedia di provinsi yang defisit.
Baca: Jokowi Minta Bansos Tunai dan BLT Desa Segera Disalurkan dengan Cara Menyederhanakan Prosedur
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung ada 7 provinsi yang defisit beras. Selain itu ada juga 23 provinsi defisit cabai.
Ada juga satu provinsi defisit bawang merah, 22 provinsi mengalami defisit telor ayam, 30 provinsi defisit gula pasir dan 31 provinsi defisit bawang putih.