Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang seolah menyalahkan masyarakat dalam memahami pernyataannya terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sukamta merujuk pernyataan Jokowi yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (18/5/2020).
Dalam video tersebut, Jokowi mengatakan 'Saya tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena muncul, keliru di masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran'.
Baca: Cerita Masayu Anastasia Pertama Lihat Pocong, Sosoknya Mirip Perempuan Pegang Kaleng, Namanya Poci
"Pernyataan Pak Presiden tersebut seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah. Mestinya yang distop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Selasa (19/5/2020).
"Kan kasihan Pak Presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda Pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19," imbuhnya.
Sukamta mengatakan seharusnya kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan hasil kajian yang mendalam, dan secara sungguh-sungguh melaksanakannya serta kemudian dievaluasi secara berkala.
Karena menurutnya pemerintah di awal membuat kebijakan PSBB. Kemudian daerah-daerah berusaha melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, namun pemerintah justru yang membuat masyarakat bingung dengan wacana pelonggaran PSBB.
Baca: 14 Hari Didi Kempot Wafat, Anak Bungsu Mengira Ayah Pergi Berobat, Yan Vellia Ajarkan Doa Ini
Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengingatkan pada 1 April 2020, Presiden Jokowi menyampaikan mengapa kebijakan PSBB yang dipilih dan bukannya karantina wilayah.
Yakni supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan dan PSBB dianggap yang paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.
Akan tetapi, kata dia, setelah PSBB berjalan di beberapa daerah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahkan di daerah yang tidak diberlakukan PSBB pun ekonominya terganggu.
"Ini menunjukkan kebijakan PSBB yang ditempuh pemerintah masih menyisakan dua masalah besar. Pertama, tidak mampu kendalikan penyebaran Covid-19 karena hingga hari ini data penambahan positif Covid-19 belum menunjukkan kurva landai," jelasnya.
Baca: Update Corona Global Selasa, 19 Mei 2020: 4,8 Juta Orang Terinfeksi, Meksiko Catat 2.414 Kasus Baru
"Yang kedua, ternyata juga tidak mampu menyelamatkan ekonomi masyarakat sebagaimana alasan ini digunakan untuk tetapkan kebijakan PSBB. Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, inginnya semua bisa diatasi tetapi malah nggak dapat dua-duanya," imbuh Sukamta.