Baca tanpa iklan
Namun demikian, kata Doni, kajian secara data dan riset tetap memiliki peran yang penting.
Sehingga nantinya, mana daerah yang dibuka dan mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru.
Demikian juga menyangkut tingkat kepatuhan masyarakat.
"Sehingga apabila diberikan kelonggaran pengurangan pembatasan, maka tingkat kepatuhan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan bisa tetap dilakukan," jelasnya.
Doni menambahkan, Presiden Jokowi hingga saat ini belum mengintruksikan untuk melonggarkan PSBB.
Baca: PKS Sodorkan 4 Syarat Jika Pemerintah Ingin Serius Jalankan Skenario New Normal Covid-19
"Apa yang hari ini disampaikan adalah sebuah rencana tentang skenario yang nantinya akan tergantung dari data-data lapangan."
"Jadi, untuk satu, dua minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan kebijakan," tegas Doni.
Diketahui, Pemerintah Indonesia belakangan menggaungkan istilah new normal atau pola hidup normal versi baru.
Yakni masyarakat dituntut untuk hidup berdamai dan berdampingan dengan pandemi virus corona yang belum diketahui kapan akan berakhir.
Mengutip dari Kompas.com, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan, istilah new normal lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
Baca: Ratas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Jokowi: Pemerintah Siapkan Skenario Pelonggaran PSBB
"New normal adalah perubahan budaya, (misalnya) selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)."
"Memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dan seterusnya," jelas Yurianto.
Selain perubahan perilaku masyarakat, lanjut Yurianto, new normal nantinya juga mengubah paradigma pelayanan kesehatan.
Yakni layanan kesehatan akan mengedepankan cara online, dari konsultasi akan ditentukan kapan ketemu dokter jika diperlukan.
"Mengedepankan itu bukan mengharuskan, tetapi tergantung kondisi dan situasi," ungkap Yurianto.
Simak video lengkapnya:
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)