Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle (perombakan) kabinet terus menguat dan bergulir di tengah usaha pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Terkait isu itu, politikus Golkar Supriansa mengatakan urusan reshuffle kabinet adalah hak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurutnya apabila presiden melihat ada menteri yang memang tak bisa bekerja maksimal tentu untuk apa dipertahankan.
"Jika presiden melihat ada menterinya yang tidak bisa bekerja maksimal ya buat apa dipertahankan. Tugas Menteri adalah menjadi tangan kanan presiden dalam menjalankan program kerja pemerintahan," ujar Supriansa, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (4/6/2020).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menambahkan jika presiden tetap mempertahankan menteri yang tak bekerja maksimal yang rugi adalah masyarakat.
Pasalnya, masyarakat membutuhkan pelayanan dan sentuhan dari pemerintah di semua sektor.
Terutama, kata dia, saat ini mereka sedang menghadapi pandemi Covid-19. Tentu akan dibutuhkan gerak cepat seorang menteri di bidangnya masing-masing.
"Kalau ada yang lambat bekerja ya digeser atau di-reshuffle saja, karena penyakit dan kematian tidak bisa diatur waktunnya. Jadi menteri harus gesit mengikuti dan menjalankan intruksi presiden sampai ke masyarakat," tandasnya.