Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai banyak protes dari sejumlah ormas Islam.
Sejumlah ormas Islam yang telah menyuarakan penolakannya antara lain PBNU, Muhammadiyah, MUI, dan FPI.
Tidak hanya ormas Islam, ormas lain seperti Pemuda Pancasila juga turut menyampaikan penolakannya.
Sikap tersebut terjadi lantaran dalam salah satu pasal di RUU tersebut menegasikan norma Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam Pasal 7 RUU HIP dituliskan Pertama, Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
Baca: DPR Pastikan Tampung Aspirasi Masyarakat Sebelum Lanjutkan Pembahasan RUU HIP
Kedua, Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
Ketiga, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.
Selain menegasikan sila pertama Pancasila, RUU ini juga tidak memasukan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam konsideran di draf RUU tersebut.
Dengan tidak memasukan TAP MPRS tersebut dikhawatirkan akan menjadi entry point bagi bangkitnya paham komunisme di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, menyambut positif konstelasi yang terjadi.
Bukhori menambahkan, Fraksi PKS di DPR sejak awal telah menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP dengan beberapa catatan.
"Kami, dari Fraksi PKS, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi (red:penolakan) yang disampaikan. Sikap publik ini sebenarnya sejalan dengan sikap kami di awal yang telah menolak RUU HIP. Sebab, sedari awal kami menilai bahwa RUU ini belum mengakomodir aspirasi publik sepenuhnya," kata Bukhori kepada wartawan, Selasa (16/6/2020).
Pada sidang paripurna 12 Mei 2020 lalu, Fraksi PKS DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mengabaikan konstitusi TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Berkaitan dengan pembahasan RUU HIP tersebut, lanjut Bukhori, Fraksi PKS juga telah memberikan beberapa catatan penting,
Pertama, Fraksi PKS menilai Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang diatur didalam RUU ini, diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mencintai ilmu pengetahuan.
"Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menghantarkan Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagai berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Bukhori.
Kedua, Fraksi PKS mempertanyakan urgensi dibentuknya kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 38 ayat (2).
Menurutnya, RUU ini bukan suatu solusi yang tepat dikarenakan negara sudah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
"Oleh sebab itu, sepatutnya BPIP inilah yang seharusnya diperkuat, bukan justru membentuk kementerian atau badan baru di tengah semangat efisiensi yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Bukhori yang juga menjadi utusan Fraksi PKS dalam mengawal pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI turut mengingatkan agar publik tetap waspada dan menjaga nalar kritis mereka.
Selain itu, Bukhori kembali menegaskan komitmen Fraksi PKS di DPR untuk konsisten mengawal suara publik terkait RUU HIP ini.
"Sikap kami tegas dalam mengawal serta memastikan aspirasi yang disampaikan oleh publik supaya didengar oleh semua pengambil keputusan di parlemen. Pengawalan tersebut perlu kami lakukan dalam rangka memastikan materi muatan yang nanti dibahas tidak bertabrakan dengan aspirasi publik," pungkasnya.