Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menyambut Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi adanya praktik korupsi yang mungkin terjadi.
Pemerintah melaui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi Pilkada 2020.
Menilik dari keadaan ekonomi negara dan keadaan di tengah pandemi, diharapkan KPK bisa cegah adanya praktik korupsi yang mungkin terjadi.
Mahfud pun meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Dengan adanya masukan tersebut, Mahfud berharap Pilkada 2020 akan tetap memiliki kualitas, sehingga tidak ada celah untuk korupsi.
"Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun," ucap Mahfud.