Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Refly, dalam pemerintahan Jokowi, sering kali orang-orang terbaik justru disingkirkan.
Orang-orang yang memiliki konsep yang baik, bekerja lurus malah kemudian tidak terpakai.
Hal itu menanggapi ancaman perombakan atau reshuffle kabinet yang diungkapkan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).
"Cobalah cari orang-orang yang tulus, orang-orang yang lurus, orang-orang yang mau bekerja keras yang tidak memburu rente ketika menjabat," ujar Refly, seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (29/6/2020).
Namun, lanjut Refly, kalau ada kontrak-kontrak politik yang belum selesai memang gawat, presiden akan senantiasa terbelenggu.
Sebab, bisa saja misal partai A berutang atau berpiutang, sehingga presiden harus melunasi utangnya terlebih dahulu.
"Bisa nggak kita sebagai bangsa dan negara sudah lah anggap saja semua yang sudah digelontorkan itu entah itu keringat jasa, uang dan sebagainya untuk kebaikan republik dan kita sudah menerima, Presiden Jokowi sudah terpilih" ungkap Refly.
Baca: Soal Ancaman Reshuffle, Pengamat: Itu Warning Keras Dari Jokowi Untuk Para Menterinya
Baca: Video Jokowi Marahi Kinerja Menteri Baru Diunggah Setelah 10 Hari, Fahri Hamzah: Apa yang Terjadi?
Menurut Refly, sekarang saatnya, Presiden Jokowi mengerahkan segenap tenaga untuk merealisasikan mimpi tentang Indonesia.
Mimpi tentang pembangunan sumber daya manusia yang luar biasa di sisa masa jabatannya.
Meski Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan bangsa terpuruk, tapi, menurut Refly, presiden harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat.
"Harus menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, tidak boleh anti kritik berani merekrut orang-orang terbaik."
"Tidak boleh ditunggangi free rider, penunggang-penunggang gelap yang menumpuk kekuasaan dan uang di Istana," tegasnya.
Baca: Jengkel dengan Kinerja Menteri Tangani Covid-19, Jokowi: Ini Suasana Krisis, Jangan Biasa-biasa Saja
Refly berharap, Jokowi benar-benar menunjukkan determinasi yang baik di sisa jabatannya.
"Saya berharap presiden Jokowi meninggalkan legacy yang patut kita kenang, sistem ketatanegaraan yang jauh lebih baik, fundamen-fundamen ekonomi, politik, hukum yang lebih baik," ucap dia.
Pertaruhkan Reputasi Politik hingga Ancaman Reshuffle
Presiden Jokowi meluapkan kejengkelannya kepada para menteri dan anggota kabinet dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).
Bahkan, Jokowi menyebut tak ada kemajuan yang signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.
"Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan, nggak ada," tegas Jokowi.
Dalam pidatonya itu, Jokowi seakan tak bisa menutupi rasa kecewanya kepada para menteri.
Nada bicara Jokowi pun beberapa kali sempat meninggi.
Baca: Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle, Politikus PAN: Presiden Merasakan Ada yang Tidak Beres di Kabinet
Dia menilai, saat ini masih banyak para menteri yang bekerja biasa-biasa saja di masa krisis seperti sekarang ini.
"Jangan biasa-biasa saja, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali," ujar Jokowi.
Menurut dia, di masa krisis seperti sekarang ini, dibutuhkan kerja keras yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
"Ini kerjanya memang harus extraordinary, perasaan ini tolong sama."
"Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita suasananya adalah harus suasana krisis."
"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap semua ini kenormalan, apa-apaan ini," tegasnya.
Jokowi meminta agar para menteri tidak memakai hal yang standar dalam suasana krisis ini.
Bahkan, Jokowi siap jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan untuk menangani krisis yang terjadi.
Baca: Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Ancam Copot Menteri yang Lelet Tangani Dampak Pandemi Corona
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan Perppu lagi di masa pandemi ini.
"Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatkan Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup."
"Asal untuk rakyat, asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata dia.
Jokowi menekankan, dalam mengatasi krisis ini, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.
"Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan suasananya krisis?" ucap Jokowi.
Baca: Jokowi Jengkel Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun
Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja di situasi krisis.
"Langkah apapun yang extraordinary ini akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita untuk negara."
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," ungkapnya.
Jokowi menegaskan, dalam situasi krisis seperti ini, kerja keras, kecepatan dan tindakan di luar standar sangat diperlukan.
Simak video lengkapnya:
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)