Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini bisa memaklumi Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada menteri-menterinya karena lambatnya pelaksanaan program penanganan Covid-19.
"Kami bisa maklumi, karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama. Dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," ujar Jazuli Juwaini ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
PKS misalnya, lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan covid-19, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.
Bahkan kata dia, Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat.
Baca: PKS Sebut Sudah Ingatkan Jokowi Kinerja Menterinya Lambat dalam Penanganan Covid-19
Meski demikian, Jazuli mengatakan Fraksi PKS tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya.
Dia tegaskan, posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.
"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau Pemerintah hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secar ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," ucapnya.
Dia berharap, kemarahan presiden bisa direspon cepat oleh para pembantunya dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Baca: Ancam Reshuffle, PKS: Segera Ambil Keputusan, Presiden tak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat
"Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," tegas Jazuli.
Lebih jauh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menambahkan, Presiden Jokowi juga harus segera merealisasikan ultimatum me-reshuffle Menteri Kabinet yang tidak menggunakan langkah-langkah extraodinary dalam rangka percepatan penanganan wabah Corona COVID-19.
"Pemimpin justru jelas dan tegas di masa krisis. Kesalahan kecil bisa fatal saat kondisi genting. Langkah yang baik untuk Pak Jokowi tegas dan jelas pernyataannya. Tapi, jangan berhenti dalam pernyataan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
Menurut Mardani Ali Sera, sepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas daru Jokowi atas pernyataannya tersebut.
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak ounya sense of crisis," jelas anggota Komisi II DPR RI ini.