Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini bisa memaklumi Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada menteri-menterinya karena lambatnya pelaksanaan program penanganan Covid-19.
"Kami bisa maklumi, karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama. Dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," ujar Jazuli Juwaini ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
PKS misalnya, lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan covid-19, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.
Bahkan kata dia, Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat.
Baca: PKS Sebut Sudah Ingatkan Jokowi Kinerja Menterinya Lambat dalam Penanganan Covid-19
Meski demikian, Jazuli mengatakan Fraksi PKS tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya.
Dia tegaskan, posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.
"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau Pemerintah hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secar ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," ucapnya.
Dia berharap, kemarahan presiden bisa direspon cepat oleh para pembantunya dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Baca: Ancam Reshuffle, PKS: Segera Ambil Keputusan, Presiden tak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat
"Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," tegas Jazuli.
Lebih jauh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menambahkan, Presiden Jokowi juga harus segera merealisasikan ultimatum me-reshuffle Menteri Kabinet yang tidak menggunakan langkah-langkah extraodinary dalam rangka percepatan penanganan wabah Corona COVID-19.
"Pemimpin justru jelas dan tegas di masa krisis. Kesalahan kecil bisa fatal saat kondisi genting. Langkah yang baik untuk Pak Jokowi tegas dan jelas pernyataannya. Tapi, jangan berhenti dalam pernyataan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
Menurut Mardani Ali Sera, sepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas daru Jokowi atas pernyataannya tersebut.
"Jika tidak ada aksi, maka Pak Jokowi justru yang disebut tidak ounya sense of crisis," jelas anggota Komisi II DPR RI ini.
Dia juga mengingatkan presiden Jokowi, kondisi rakyat kian berat di tengah pandemi Covid-19.
Di saat-saat demikian, kata dia, Pemerintahlah harapan masyakat.
Karena itu, Jokowi harus tegas dalam mendorong para menteri untuk bekerja dan mengeksekusi program yang dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat.
Jika tidak juga terlihat eksekusi langsung terhadap program-program untuk rakyat, maka dia menilai, Jokowi tak perlu lagi ragu untuk mencopot bawahannya.
"Karena itu Pak Presiden mesti berani ambil keputusan tegas. Pak Presiden amanahnya dari rakyat. Jangan takut buat keputusan. Presiden tidak boleh mengeluh apalagi curhat. Ambil keputusan. Rakyat taruhannya," ucapnya.
"Kita dukung Pak Jokowi buat keputusan tegas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.(*)