Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, dalam mengawal demokrasi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/6/2020).
Baca: Video Amarah Presiden Jokowi ke Para Menteri Dinilai Tak Elok dan Hanya Ciptakan Rumor Reshuffle
"Kami bukan koalisi pemerintah. Partai Demokrat fokus menyerap harapan aspirasi rakyat," ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan presiden Jokowi beberapa waktu lalu pun, menurut Syarief Hasan, tidak bicara soal rencana perombakan dab tawaran kursi kabinet.
"Kemarin itu ketemu hanya memperkenalkan pengurus Partai Demokrat," jelas Wakil Ketua MPR RI ini.
Kembali terkait ancaman perombakan menteri yang berkinerja kurang, kata dia, itu adalah hak preoregratif Jokowi sebagai presiden.
"Resuffle Itu hak preoregratif Presiden. Siapa yang akan diganti itu adakah hak Presiden. Kalau tidak baik ya reshuffle," tegasnya.
Kata dia pula, tentang kinerja Pemerintah, Demokrat sering memberi masukan dari awal sejak pandemi virus corona (Covid-19) mulai menular ke Indonesia sampai penanganannya yang kurang maksikal.
Namun pemerintah mengabaikan masukan dari Partai Demokrat.
"Bahkan mengelola ekonomi pun kami berikan masukan, namun Pemerintah kurang tanggap bahkan mengabaikan karena kami dianggap oposisi," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Baca: Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet, Demokrat: Jangan-jangan Cuma Pengalihan Isu
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.