Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku tidak nyaman dirinya dihubung-hubungkan dengan isu reshuffle kabinet.
Pernyataan itu dilontarkan Tito Karnavian karena isu reshuffle kabinet belakangan ramai diperbincangkan, setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19.
Di sela-sela rapat tingkat I dengan Komisi II DPR RI, Selasa (30/6/2020), orang nomor satu di Kemendagri itu sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet karena mendengar ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.
Tito merasa perlu meluruskan itu dan menyatakan bahwa kehadirannya dalam rapat di DPR berdasarkan instruksi Presiden dan telah minta izin.
Baca: Jokowi Ancam Reshuffle Menterinya, Pakar Politik: Apa Peran Ali Ngabalin? Kok Banyak Jadi Jubir
"Ini saya sudah meminta izin," ujar Tito.Dalam keterangan yang dikeluarkan Kemendagri, mantan Kapolri itu mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
Tito menghormati apapun keputusan atasannya tersebut dan percaya jabatannya tersebut merupakan amanah.
Tito juga mengungkapkan dirinya tidak pernah mencari dukungan.
Menghadiri rapat di DPR diungkapkannya sudah minta izin Presiden untuk tidak ikut rapat di kabinet dan
tidak bisa dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle.
Baca: Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden
“Kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira ada pesanan dari saya, tidak,” ungkap Tito.
“Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja," lanjutnya.
Tito mengatakan, ia menghadiri rapat tentang Perppu karena pembahasan Perppu kali ini sangat penting karena akan menjadi landasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Perppu ini, pembahasan ini, amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," ujarnya Mendagri.
Baca: Disinggung Isu Reshuffle Kabinet, Tito: Itu Hak Prerogatif Presiden
Sebagai Mendagri, Tito mengaku berusaha melaksanakan salah satu tugas utama saat ini untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara Luber, Jurdil, dan Aman Covid-19.
"Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati," ujarnya.
Sebelumnya dalam rapat di Komisi II DPR, Senin (29/6/2020), anggota Johan Budi dan sejumlah anggota Komisi II mengapresiasi Tito yang hadir dalam pembahasan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.
Di sisi lain mereka mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang absen dalam rapat itu.
"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak direshuffle. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin, 29 Juni 2020.
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19.
Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
Bela Prabowo
Sementara itu terkait isu reshuffle kabinet yang kini merebak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim dua kader Gerindra yang kini duduk di kabinet, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sudah bekerja maksimal selama bergabung dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Pernyataan itu disampaikan Dasco merespons pernyataan Presiden Jokowi yang melontarkan opsi merombak kabinet di tengah krisis pandemi virus corona (Covid-19).
Baca: Singgung Reshuffle, Politikus PAN Minta Jokowi Dengar Masukan Masyarakat
"Sesuai arahan Prabowo kami bekerja maksimal dalam mendukung pemerintah dan juga kerja-kerja taktis yang terbaik yang dilakukan di Kemenhan maupun Kementerian KP (Kelautan dan Perikanan)," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Dasco mengatakan pihaknya mempersilakan Jokowi untuk menilai kinerja kementerian yang dipimpin kader Gerindra itu.
Menurutnya, keputusan kocok ulang kabinet sepenuhnya di tangan Jokowi.
"Biarlah Pak Presiden yang menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden," ujarnya.
Wakil ketua DPR itu juga merespons kejengkelan Jokowi terhadap kinerja para menteri di masa pandemi virus corona.
Ia berpendapat bahwa hal tersebut menunjukan sikap tegas Jokowi. "Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana Covid-19 yang memang sudah dianggarkan oleh masing-masing kementerian," katanya. (tribun network/ras/mam/dod)