News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Japto: BNPT Harus Mampu Mendeteksi dan Mencegah Berkembangnya Radikalisme

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno saat bersilaturahmi dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di kantor BNPT Bogor, Jumat (3/7/2020).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno mengatakan keberadaan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) berfungsi bukan untuk membasmi tapi mencegah radikalisme.

Menurutnya BNPT harus mampu medeteksi dan mencegah radikaliseme berkembang di masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Japto saat bersilaturahmi dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di kantor BNPT Bogor, Jumat (3/7/2020).

Baca: Bersama Pemuda Pancasila, BNPT Bangun Kesiapsiagaan Nasional Generasi Milenial

“BNPT jangan jadi pemadam kebakaran, tapi harus mampu mendeteksi dan melakukan pencegahan agar radikalisme tidak terus berkembang,” kata Japto dilansir dari keterangan yang diterima

Berangkat dari pengalamannya memimpin Pemuda Pancasila, Japto mengatakan kunci membenahi radikalisme adalah lewat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

“Rata-rata orang radikal karena kurangnya pendidikan ideologi negara dan himpitan ekonomi, sehingga bisa terpengaruh ajakan dalam melakukan radikalisme dan kekerasan lainnya,” katanya.

Lanjut dia, dunia maya seperti internet dan media sosial menjadi sarana dalam menyebarkan paham-paham radikal atas nama agama.

“Ini perlu dicegah dengan cara melakukan pendidikan kepada pengguna medsos agar bisa lebih hati-hati,” katanya.

Kepada Kepala BNPT, Japto menuturkan bahwa Pemuda Pancasila lahir atas panggilan sejarah untuk menjaga, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Nilai-nilai itu yang diajarkan dalam kaderisasi di tubuh organisasi
Pemuda Pancasila.

Ia pun mengatakan radikalisme dan terorisme terjadi akibat amandemen UUD1945.

Untuk itu Pemuda Pancasila sejak tahun 2002 secara tegas menolak amandemen UUD.

“Perlu sinergi semua komponen bangsa agar semua bisa bersama mengawasi dan menjadi solusi bagi persoalan radikalisasi di NKRI,” katanya.

Terkait pembinaan generasi muda, Japto mengatakan kaum muda perlu di bekali pendidikan wawasan nusantara, kewarganegaraa, dan pendidikan moral pancasila agar memiliki benteng untuk menangkal ajakan paham radikalisme.

Dalam silaturahmi tersebut turut mendampingi Japto, Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum MPN; Arif Rahman, Sekretaris Jendral MPN; Yahya Abdul Habib, Ketua Bidang Kaderisasi MPN; Aulia Arief, Ketua Umum Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila.

Sebelumnya, seperti diberitakan media, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya terus berupaya agar paham radikalisme tidak mendominasi ruang publik, terutama di media sosial.

Sebab, apabila paham radikalisme lebih dominan, ia khawatir anak muda tidak lagi percaya Pancasila sebagai ideologi negara.

“Kita harus berupaya agar segala bentuk ideologi yang bertentangan ini akan menjadi tidak dominan informasinya di ruang publik,” kata Boy Rafli dalam acara diskusi bertajuk Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam Membangun Kesiapsiagaan Nasional, Jumat (3/7/2020).

“Karena kalau mereka (ideologi) masuk begitu dominan di ruang publik maka tentu kita khawatirkan anak-anak muda kita akan milih itu ketimbang ideologi negara kita,” sambung dia.

Boy Rafli menilai media sosial saat ini masih menjadi sarana yang paling efektif untuk menghasut generasi muda agar terpapar paham radikalisme.

Mengingat, angka pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 140 juta orang dan 90 persennya memiliki akun media sosial.

Sehingga, kemungkinan besar para penyebar paham radikalisme juga menggunakan media sosial.

“Tentunya kelompok muda di sana kalau kita lihat dapat dikatakan menjadi kelompok mayoritas pengguna media sosial,” ujarnya.

Karena itu, ia berserta jajarannya selalu melakukan pemantauan terhadap akun media sosial tertentu.

Pemantauan itu, kata Boy Rafli, juga dilakukan bersama lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi kita membangun kerja sama kemudian melakukan identifikasi dan melakukan langkah-langkah kontra-narasinya,” ucap dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini