Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengaku tak bisa begitu saja menyebut menteri mana yang seharusnya diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikatakan Yunarto, yang sepantasnya menilai kinerja seorang menteri presiden itu sendiri ataupun orang yang ahli di suatu bidang.
Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).
"Kalau bicara tentang menteri kesehatan layak diganti atau tidak, harusnya yang berbicara adalah pakar epidemiologi, kalau berbicara menteri ekonomi atau Sri Mulyani pantas diganti atau tidak harusnya yang berbicara ekonom," katanya.
Baca: Menkes Terawan Hentikan Sesi Tanya Jawab di RS Dr Oen Solo Saat Ditanya Isu Reshuffle
Namun, sebagai warga negara yang mendapatkan informasi dan ada rasa ketakutan di tengah pandemi Covid-19, Yunarto menilai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto layak diganti.
Yunarto menyoroti kinerja Terawan yang dinilainya tak sigap dengan kemunculan virus Corona di Tanah Air.
"Sebagai warga jika ditanya yang hanya berdasarkan informasi yang saya baca di media, ketakutan saya terhadap pandemi secara kesehatan, perasaan saya sebagai mahkluk ekonomi yang merasakan suasana krisis misalna, saya berani mengatakan Terawan (layak diganti)," ucapnya.
"Bukan berdasarkan statement Jokowi soal penyerapan anggaran kemarin, tapi sikap Terawan di awal masa pandemi dengan membaca hasil dari perkembangan angka positif dan pengaruh Corona menurut saya dia layak diganti," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.