Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai dalam merumuskan kebijakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum melibatkan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Dirinya meminta Nadiem Makarim terbuka dengan pemangku kepentingan pendidikan dalam merumuskan kebijakan.
"Perlu keterbukaan intinya pendidikan urusan bangsa Indonesia. Urusan semuanya enggak bisa sendiri-sendiri merancangnya," ujar Doni dalam diskusi webinar yang digelar Pustakapedia, Selasa (7/7/2020) malam.
"Makanya perlu tetap bekerjasama dengan lembaga yang relevan, orang-orang yang relevan, akademisi, dan lain-lain. Saya rasa oskestrasi ini yang belum, saya bekum melihat dengan baik," tambah Doni.
Baca: Di Usia 36 Tahun, Menteri Nadiem Makarim Punya Harta Kekayaan Rp 1,23 Triliun
Doni mengatakan saat ini kebijakan pendidikan yang diambil Nadiem Makarim belum dapat diimplementasikan dengan baik.
Terutama yang berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini.
Beberapa wacana kebijakan pendidikan yang muncul di publik turut menambah pro dan kontra.
Doni menyontohkan wacana tentang nomenklatur pendidikan agama.
Baca: Mendikbud Nadiem Ajak Mahasiswa dan Pelajar Hidupkan Lagi Sastra Indonesia
"Dampaknya babak belur juga pendidikan jarak jauh masih amburadul belum tertata dengan baik. Masing-masing kepala daerah mengeksekusi kebijakan sendiri-sendiri. Jadi saya melihat orkestrasi dalam rangka menuju pendidikan nasional ini belum terjadi dengan baik," kata Doni.
Doni mengatakan terdapat kemungkinan bahwa pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan hanya melibatkan segelintir orang dalam tim khusus.
Padahal, menurut Doni, para pemangku kepentingan wajib didengarkan sarannya untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang baik.
"Saya rasa orkestrasi ini perlu diperbaiki. Termasuk pengambilan kebijakan pendidikan yang memang sangat strategis," kata Doni.