Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra dikabarkan berada di apartemen Exchange, Kuala Lumpur, Malaysia.
Dia diduga berada di tempat tersebut sejak akhir Juni 2020 lalu.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono menyampaikan pihaknya enggan menanggapi kabar tersebut.
Tim tangkap buron (tabur) Kejaksaan Agung RI pun dipastikan tetap bekerja mencari Djoko Tjandra.
Baca: IPW Menduga Djoko Tjandra Berada di Lantai 106 Apartemen Exchange Kualalumpur
Namun demikian, dia enggan membeberkan teknis pencarian Djoko Tjandra yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.
"Mohon maaf itu teknis (Pencarian Djoko Tjandra, Red). Belum bisa kami beritahukan," kata Hari kepada Tribunnews.com, Jumat (17/7/2020).
Diberitakan sebelumnya, Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane mengatakan pihaknya menduga Djoko Tjandra berada di salah satu apartemennya di Kuala Lumpur, Malaysia. Diduga Djoko kabur dari Indonesia pada akhir Juni kemarin.
"Dari informasi yang diperoleh IPW saat ini, Joko Tjandra sudah berada di apartemennya di lantai 106 Apartement Exchange Kualalumpur, Malaysia. Joko Tjandra bersama dua orang lain kabur dengan jet pribadi yang diduga dari Halim Perdana Kusumah Jakarta langsung menuju Kuala Lumpur pada akhir Juni," kata Neta dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (17/7/2020).
Sebelum kabur dari Indonesia, kata Neta, Djoko Tjandra bersama dua orang yang tidak diketahui identitasnya itu sempat berselfie.
"Saat hendak naik ke atas jet pribadi itu ketiganya sempat berselfi ria dengan menunjukkan peace kepada Bangsa Indonesia," jelasnya.
Melihat Djoko Tjandra bebas lenggang kangkung di Indonesia, dia menyimpulkan hal ini bukanlah akibat ulah pribadi dari oknum jenderal polisi di Bareskrim saja.
"Tapi hal ini akibat adalah persekongkolan jahat para jenderal polisi untuk melindungi dan memberi keistimewaan pada buronan kelas kakap yang paling dicari Bangsa Indonesia itu," ungkapnya.
Namun demikian, ia tidak yakin persekongkolan jahat tersebut bisa dibongkar oleh negara.
Terlebih, presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung pasif menanggapi hal ini.