Baca tanpa iklan
Ia mengatakan, bagian dari gaji mereka diambil untuk dikumpulkan melalui akumulasi
iuran pensiun.
"Iuran pensiun ini sebagian letakan di Taspen dan Asabri. Logikanya
akumulasi ini dibayarkan ketika mereka pensiun, tapi dalam praktiknya ternyata
pembayarannya dengan APBN," ujarnya.
Maka itu, Agung menjelaskan, BPK menilai ini adalah bagian penting untuk dijadikan
sebagai dasar dalam melakukan reformasi pengelolaan dana pensiun.
"Karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan kita temukan
identifikasi masalahnya semenjak 2016," katanya.
Sementara itu, BPK sudah mulai melakukan penyesuaian melalui titik masuk ke
reformasi pengelolaan dana pensiun tersebut pada tahun ini.
"Sudah ada pintu masuk untuk melakukan pembenahan dan pembenahannya bukan hanya pembenahan kecil, tapi bersifat sistemik.
Bahkan reformasi pengelolaan dana pensiun, ini bagian penting
juga, kita dorong sebagai pintu masuk termasuk menyelesaikan permasalahan di
Jiwasraya," pungkas Agung.(tribun network/gle/van/wly)