Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan mengusung Ahyar Nasution dalam pemilihan wali kota Medan pada Pilkada 2020.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari DPD PKS Kota Medan terkait usulan calon kepala daerah, tetapi sedang berkomunikasi dengan sosok di luar internal partai.
"Yang menguat adalah Pak Ahyar (Plt Wali Kota Medan) dan ini yang dikomunikasikan oleh PKS dan Demokrat, karena Pak Ahyar sudah menjadi kader Demokrat," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Baca: Politikus PKS Soroti Permasalahan Pendidikan, Kesehatan, hingga Tingkat Kekerasan Anak saat Pandemi
Baca: Usai Temui Pimpinan Golkar dan PKB, AHY Akan Sambangi Elite PKS Hari Ini
Menurut Sohibul, pencalonan Ahyar untuk Pilkada Kota Medan, turut menjadi pembicaraan saat pertemuan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada hari ini.
"Mudah-mudahan jadi koalisi Demokrat dan PKS. Terkait kursinya, kami sudah cukup bisa berlayar, InsyaAllah," ucap Sohibul.
Diketahui, PKS memiliki 7 kursi dan Demokrat 4 kursi di DPRD Kota Medan.
Djarot: Fakta di Lapangan Memang Sulit Bekerja Sama dengan PKS dan Demokrat
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menjelaskan pernyataan soal ketidakmungkinan partainya itu berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat di Pilkada Serentak 2020.
Ia mengungkapkan bahwa mendapat masukan dari berbagai kalangan agar PDIP tidak berkoalisi dengan partai yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Proses Kandisasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap yang Penuh Misteri', Kamis (23/7/2020).
"Kemudian saya memang banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan teman dalam Pilkada sebajknya kita tidak berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan, PKS dan Partai Demokrat," kata Djarot.
Baca: PKS Hargai Sikap PDI Perjuangan, Demokrat Mengkritik
"Fakta di lapangan secara kategorisasi memang sulit untuk bisa bekerja sama di dalam lapangan (dengan PKS dan Demokrat)," imbuhnya.
Djarot menjelaskan bahwa sulit menyatukan ideologi partainya dengan PKS dan Demokrat.
Hal itu dibuktikan di banyak daerah yang memang terjadi gap atau jurang pemisah tentang pemahaman ideologi.
Sebab, kerja sama bukan hanya berbicara hitam di atas putih, melainkan juga bagaimana membangun hubungan koalisi yang harmonis demi kepentingan masyarakat.
"Kita akan bekerja sama itu di lapangan bukan di atas kertas, bukan di atas komitmen tanda tangan dan sebagainya tapi di lapangan, memang sulit," ujarnya.
"Saya yakin kalau ini terjadi maka susah membuat sehat demokrasi kita," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan Tribun Medan, Djarot yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan arah koalisi partai berlambang banteng tersebut dalam pilkada serentak mendatang.
Djarot menegaskan PDIP tak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS mengingat kedua partai tersebut berada di luar pemerintahan.
"Partai mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis bagaimana pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS banyak saya terima," ujarnya, Minggu (19/7/2020).
Menurut Djarot, keberadaan Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi.
Lagipula, menurut pria yang menjabat sebagai Plt Ketua DPD PDIP Sumut itu, partainya terus mendorong kerjasama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Joko Widodo.
Djarot menjelaskan, kerjasama parpol dalam pilkada 2024 merupakan embrio kerjasama Pemilu 2024 yang akan datang.
“PDI Perjuangan terus kedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan Parpol Pendukung Pemerintah”, ujarnya.
Ia mengatakan sikap PDIP tersebut sebagai reaksi dari mesranya Demokrat dan PKS di luar pemerintahan sebagai oposisi.
"Sikap politik antara Partai Demokrat dan PKS justru memberikan peta ke depan bagaimana kedua partai tersebut semakin beriringan dalam kerjasama politik yang berbeda dengan arah PDIP," tambahnya.