Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, Z. Arifin Junaidi menanggapi permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menyoal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP).
Saat dihubungi Tribun, Arifin menyatakan organisasinya enggan bergabung kembali dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Baca: Soal Kisruh POP, Pemerhati Pendidikan: Tugas Berat untuk Mencerdaskan Bangsa
"Tidak (mau bergabung kembali)," ujarnya Rabu (29/7/2020).
Ada sejumlah alasan mengapa pihaknya menolak bergabung.
Pertama, Nadiem tidak mau mencoret Tanoto dan Sampurna dari daftar penerima POP.
"Kedua, kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, Pergunu dan FGM tidak dimasukkan ke dalam daftar, kan organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri? Bisa dipastikan organisasi-organisasi tersebut tidak mau dimasukkan daftar karena tidak dapat dana dari POP?" kata Arifin.
Selanjutnya menurut Arifin, Nadiem menyatakan akan mengevaluasi penerima dana POP tapi organisasi yang sudah lolos tetap saja percaya diri melaksanakan tahapan-tahapan program.
"Evaluasi membutuhkan waktu, ini berakibat waktu pelaksanaan POP semakin sedikit," tambah dia.
Diketahui, Nadiem Makarim sebelumnya menyampaikan permintaan maafnya melalui video berdurasi 2,36 menit di akun resmi Kementerian Pendidikan pada Selasa (28/7/2020).
"Dengan rendah hati saya mohon maaf atas segala keprihatian yang timbul, dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhamadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam program, yang kami sadari betul belum sempurna," kata Nadiem.
Menurut Menteri Nadiem, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, mimpi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa sulit tercapai.
"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," ujar Nadiem.
Baca: Mendikbud Nadiem Minta Maaf kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI Terkait Program Organisasi Penggerak
LP Ma’arif Nahdatul Ulama bersama Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diketahui mengundurkan diri dari POP Kemendikbud.
Polemik muncul saat pihak swasta yakni perusahaan besar berkedok CSR ikut serta dalam program tersebut.