Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji menilai wacana pemberian pendidikan militer satu semester untuk mahasiswa tidak memiliki relevansi.
Menurutnya sebaiknya pendidikan militer cukup diberikan di akademi militer, dan bukan di perguruan tinggi umum.
"Itu rencana ngawur dan tidak berdasar. Memang relevansinya apa? Pendidikan militer ya di akademi militer," ujar Ubaid kepada Tribunnews.com, Rabu (19/8/2020).
Ubaid menilai yang wajib diajarkan di perguruan tinggi umum adalah pengembangan nalar kritis.
Baca: Wacana Pendidikan Militer, Kemendikbud Gagal Paham Lihat Kebutuhan dan Prioritas Dunia Pendidikan
Menurutnya pendidikan militer di perguruan tinggi umum belum dibutuhkan karena tidak memiliki relevansi.
"Kalau di kampus-kampus umum ya yang perlu dikembangkan adalah penguatan nalar kritis dan proses-proses perdebatan yang dialogis," kata Ubaid.
Dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menindaklanjuti usulan yang dilontarkan Wamenhan Wahyu Trenggono tersebut.
"Enggak perlu (ditindaklanjuti) karena sama sekali tidak ada relevansinya," pungkas Ubaid.
Seperti diketahui, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Trenggono mengatakan rencananya mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester. Kemenhan dan Kemendikbud sedang menjajaki agar para mahaswa bisa ikut Program Bela Negara.
Nantinya, kata Trenggono, hasil dari pendidikan tersebut akan dimasukan ke dalam Satuan Kredit Semester.
Trenggono mengatakan rencananya program tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki generasi milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif melainkan juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupannya sehari-hari.
"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Trenggono dalam keterangan yang diterima pada Minggu (16/8/2020).