Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian mengatakan pelibatan influencer dalam mensosialosasikan program pemerintah bukan suatu yang salah.
Menurut Donny, selama para influencer mengabarkan kebenaran soal program pemerintah tak menjadi masalah.
Kecuali, mereka mengabarkan kebohongan.
"Saya tidak melihat salahnya dimana. Kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalo untuk menyampaikan kebenaran, why not?" kata Donny kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).
Donny juga menjawab tudiangan ICW soal anggaran untuk influencer yang mencapai sebesar Rp90,45 miliar.
Baca: Kata Menkominfo Soal Anggaran Jasa Influencer yang Dituding ICW
Ia menjelaskan, bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran Kehumasan.
"Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Itu kan nggak semua influencer. Bahwa Rp.90 M untuk influencer itu harus dilihat dari dalamnya," jelas Donny.
Donny pun menjelaskan, anggaran sebesar Rp90,45 Miliar tidak mungkin hanya dianggaran untuk influencer.
Baca: Pemerintah Bayar Influencer hingga Rp 90 Miliar untuk Sosialisasikan Program, ICW Tanya Peran Humas
Selain itu, ia menyebut bahwa anggaran itu dikucurkan untuk para influencer yang memiliki kompetensi sesuai kriteria pemerintah.
"Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi," kata Donny.
Respons Menkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku tidak tahu dengan tudingan ICW bahwa terdapat anggaran dari pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai sebesar Rp90,45 miliar, termasuk anggaran Influencer di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencapai Rp10,83 miliar sejak 2017-2020.
Plate mengatakan bahwa program Kemenkominfo yang melibatkan Influencer adalah Gerakan Nasional Siberkreasi.