Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kajian Lingkungan LPEM FEB UI, Alin Halimatussadiah menekankan pemerintah perlu menyusun strategi yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan agar ekonomi nasional kembali pulih.
Hal itu disampaikan saat diskusi virtual “Sustainable Economic Recovery in Indonesia: Opportunities & Challenges”, Selasa (25/8/2020).
"Hasil studi ini mulai April (2020) kami melihat opportunities atau peluang SGD, pemulihan ekonomi akibat Covid-19," ujar Alin.
Baca: Indef: Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tergantung Pemulihan di 2020
Menurutnya, mengoptimalkan sektor-sektor ramah lingkungan dan penanganan bisnis yang tepat juga bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan tenaga kerja.
"Jangan pesimis green sector tidak atraktif, karena bisa meningkatkan tenaga kerja," tegasnya.
Di sisi lain, konsep kolaborasi ke depan juga bisa menjadi pamungkas agar pembangunan ekonomi berkelanjutan bisa terwujud.
Dia menegaskan agar sektor prioritas ditentukan dan manajemen ramah lingkungan dijalankan efektif.
Baca: Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Jadi Salah Satu Daya Ungkit Pemulihan Ekonomi Nasional
"Mengolah lebih sustainable. Sawit juga punya banyak PR. Jadi sektor penting," kata dia.
Stafsus Menkeu Masyita Crystallin mengamini langkah kongkret tersebut.
Menurutnya konsep pembangunan pasca pandemi ini perlu menyeimbangkan konsep manusia dan lingkungan.
Salah satu caranya melalui alokasi dana untuk pembangunan berkelanjutan.
"Sejak 2015 pemerintah mengeluarkan climate budget untuk environment dalam menurunkan gas rumah kaca. Dari sisi desentralisasi, kita mengeluarkan dana transfer ekologi, baik provinsi maupun kabupaten. Ada pula green sukuk dan lainnya," terangnya.
Baca: Pengadilan Agama Soreang Bandung Kebanjiran Ribuan Sidang Cerai, Mayoritas Karena Faktor Ekonomi
Kepala Ekonom PT Sarana Multi Infrastructure, I Kadek Dian Sutrisna Artha mengatakan desain pemulihan ekonomi nasional dan daerah memang perlu.
Utamanya, yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan.
"Untuk tetap menjalankan counter circle policy (terkait ekonomi berkelanjutan)," pungkasnya.