Baca tanpa iklan
DJOKO Tjandra, pengusaha papan atas yang buron selama 11 tahun, menyeret sejumlah perwira tinggi Polri dan jaksa di Kejaksaan Agung dalam sebuah skandal hukum.
Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Rp 524 miliar tersebut diketahui dapat secara mudah masuk keluar wilayah Indonesia karena mendapat bantuan oknum-onum aparat penegak hukum.
Terungkapnya skandal tersebut ke permukaan tak lepas dari peran seorang pengacara bernama Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).
Mantan pengacara Antasari Azhar (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut sudah sering bertindak sebagai sang peniup peluit alias tukang bongkar-bongkar perilaku lancung yang dilakukan para pejabat dan aparat penegak hukum.
"Saya laporkan temuan saya kepada Ombudsman RI dan Komisi III DPR. Dalam kasus Djoko Tjandra ini, menurut saya terjadi perselingkuhan, baik dalam arti sempit maupun arti luas," kata Boyamin Saiman di kantor Tribun Network, Jakarta, Jumat (28/8/2020).
Berikut petikan wawancara eksklusif dengan Boyamin Saiman.
Anda sering mengungkap kasus-kasus dan perilaku menyimpang yang melibatkan oknum Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah Anda pernah mendapat teror atau intimidasi?
Kalau ada, pasti tidak saya ceritakan, karena ini akan menyurutkan semangat teman-teman yang lain. Anggap saja tidak ada, meskipun belum tentu tidak ada juga.
Baca: Boyamin Saiman Minta Firli Bahuri Mundur Dari Jabatan Ketua KPK Jika Terbukti Lakukan Pelanggaran
Bisa diceritakan bagaimana Anda bisa mengungkap masuk ke luarnya Djoko Tjandra dan adanya suap di balik fenomena itu?
Saya mengurus kasus hak tagih Bank Bali itu sejak 2014. Saat itu saya mempersoalkan Setya Novanto, orang yang pernah terlibat kasus cessie (hak tagih piutang) Bank Bali, namun bisa menjadi Ketua DPR.
Sejak itu saya membuka ‘radar’ terkait dengan kasus Bank Bali.
Kasus Bank Bali itu bermula dari pencairan uang dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) terhadap klaim Bank Bali.
Bank Bali mengaku meminjamkan uang kepada dua bank senilai Rp 905 miliar, namun tidak bisa dibayarkan klaimnya karena tidak terdaftar di Bank Indonesia, dan utang itu tidak ada jaminannya.
Uang akhirnya cair dengan bantuan sejumlah oknum. Hal itu kemudian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara Rp 905 miliar. Uang yang bisa disita kejaksaan Rp 546 miliar, dan sudah disetorkan ke kas negara.
Sedang sisanya, Rp 359 miliar masuk ke Bank Bali yang sekarang menjadi Bank Permata. Rencana saya mau gugat perdata terkait sisa uang itu supaya masuk ke kas negara.
Terkait penelusuran saya mengenai masuk keluarnya Djoko Tjandra ke wilayah RI sebenarnya karena saya merasa tertantang oleh desakan sejumlah kawan.
Saya masuk dari masalah KTP atas nama Djoko Tjandra yang diungkap pengacaranya ketika mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca: Hadiri Sidang Etik Firli Bahuri, Boyamin Mengaku Sebut Perjalanan Baturaja-Palembang Hanya 4,5 Jam
Pernyataan itu aneh karena Djoko Tjandra sudah lama jadi buron dan mendapat kewarganegaraan dari negara lain. Kalau soal KTP, saya secara mudah mengetahui di mana dilakukan perekaman, jam berapa, dan sebagainya.
Setelah KTP, saya menemukan paspor atas nama Djoko Tjandra. Kemudian saya mendapat surat jalan yang diterbitkan Brigjen PU (Prasetijo Utomo).
Terus terang untuk mendapatkan surat jalan itu rumit betul jalannya. Sekira 10 tahun lagi baru saya ceritakan bagaimana mendapat surat jalan yang dibuat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim itu.
Saya dapatnya berupa foto, bukan surat jalan yang asli. Kemudian saya melapor ke Ombudsman RI dan ke Komisi III DPR. Selanjutnya ada sebuah akun Twitter mempublikasikan manifes penerbangan pribadi dari Pontianak-Jakarta PP.
Terpublikasi pula rangkaian foto Jaksa Sirna Malasari, Anita Kolopaking (pengacara), dengan Djoko Tjandra. Demikian juga foto pesawat yang dipakai Djoko Tjandra dari Pontianak ke Jakarta PP.
Kemudian saya ketahui foto Djoko Tjandra dan Pinangki itu yang motret orang bernama Rahmat. Berdasar alur yang saya buat, Jaksa Pinangki meminta Rahmat untuk dihubungkan dengan Djoko Tjandra.
Bahasa yang disampaikan kepada Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki itu orang dekat pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Alhasil Djoko Tjandra bersedia menerima Pinangki di Kuala Lumpur.
Menurut Anda mengapa Djoko Tjandra Percaya Jaksa Pinangki merupakan orang dekat petinggi di Kejaksaan Agung RI?
Baca: Boyamin Saiman Rampung Diperiksa Dewas KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Ke mana-mana dia mengaku dekat dengan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, sebut saja Jaksa Agung (ST Burhanuddin), karena sudah mulai terbuka. Kedekatannya itu seperti apa, saya belum punya data. Dekat itu kan sifatnya personal.
Djoko Tjandra itu orang kaya, pengusaha, pernah kena kasus segala macam, tidak mungkin dia ceroboh sekadar mempercayai orang kalau tidak ada bukti yang menunjukkan Pinangki itu dekat dengan Jaksa Agung.
Saya dengar Jaksa Agung sudah membantah, katanya tidak tahu dan tidak dekat, tapi hanya itu yang dibantah. Saya yakin dalam konteks tertentu Pinangki berhasil meyakinkan Djoko Tjandra memang dia dekat dengan Jaksa Agung.
Keyakinan Djoko Tjandra itu pasti tidak sembarang, tentu dia konfirmasikan ke beberapa pihak. Menurut saya, narasi Pinangki dekat dengan Jaksa Agung itu bukan suatu isapan jempol. (genik lendong)