Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengemukakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah benar.
Pemerintah bukan tidak paham angka-angka ekonomi seperti dikritik ekonom Faisal Basri, tetapi yang dibangun adalah optimisme ditengah krisis.
Pemerintah tidak mungkin hanyut dalam resesi dengan membangun narasi pesimisme, tetapi harus yakin dengan berbagai kebijakan yang diambil.
"Dunia ini memang tidak seindah yang dibayangkan atau yang dikatakan. Tetapi kan optimisme harus dibangkitkan. Kalau pemerintah tidak bangun optimisme dalam situasi seperti sekarang ini, ya rusak negara ini," kata Mekeng di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Baca: Industri Migas Terdampak Covid-19, Pertamina Tetap Kejar Target Operasi
Ia menanggapi kritikan Faisal Basri yang menyebut pemerintah saat ini kurang pemahaman mengenai resesi.
Bahkan sekelas Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai komandan ekonomi di Tanah Air tidak paham mengenai itu.
"Kuartal III perkiraan saya minus 3 persen. Airlangga aja pemahaman tentang resesi nol besar. Kata Menko kalau kuartal II minus 5,32 persen, kuartal III minus 3 itu enggak resesi, karena minusnya turun. Ngeri enggak Pak? Komandan ekonominya enggak ngerti resesi," kata Basri saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Baca: Kabupaten Gresik Zona Oranye, 20 Ibu Hamil Terkonfirmasi Positif Covid-19
Mekeng menjelaskan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mencegah supaya pertumbuhan ekonomi di kuartal III (Juli-September) dan kuartal IV (Oktober-Desember) tidak turun ke minus yang lebih tinggi lagi.
Pemerintah sedang bekerja membalikan pertumbuhan ekonomi dari minus 5,32 persen pada kuartal II (April-Juni), turun ke minus 1 persen atau nol persen pada kuartal III, bahkan bila perlu menjadi positif.
"Kalau dia (ekonomi, Red) turun dari minus 5,32 persen menjadi minus 3 persen seperti disampaikan Basri, tentu itu dampak dari program-program yang dilakukan selama ini. Tentu ini merupakan signal dari perbaikan ekonomi kita," jelas Mekeng.
Menurut mantan Ketua Komisi XI DPR ini, negara ini sedang mencari momentum atau tren agar terjadi pembalikan dari pertumbuhan ekonomi.
Caranya dengan melahirkan berbagai kebijakan konkrit yang bisa menggerakan perekonomian.
Baca: Sempat Buat Masyarakat Bernafas Lega, Juru Bicara Sebut Vaksin Covid-19 Bukan Untuk Imunisasi
Misalnya penggelontoran anggaran yang besar ke UMKM, membentuk program kartu pra kerja yang mencapai Rp 2 4 juta per orang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600.000 per orang, dan relaksasi serta restrukturisasi kredit dari perbankan.
"Itu semua program-program untuk pemulihan ekonomi. Kalau kita bicara sebagai orang pemerintah, tentunya kita harus memberikan harapan optimisme kepada masyarakat. Bahwa optimisme itu dibangun karena sedang menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.
Menko Perekonomian bukan tidak tahu. Bukan tidak ngerti ekonomi. Dia sangat ngerti tapi angle-nya dari pemerintah yang harus memberikan optimisme kepada masyarakat. Masa harus ciptakan pesimisme. Nanti masyarakat tidak semangat dan hanya meratapi akan hadirnya resesi," jelas Mekeng.
Mekeng menegaskan program yang dijalankan pemerintah telah dibahas bersama DPR.
Artinya program pemulihan ekonomi bukan sesuka hati pemerintah tetapi mendapat masukan dan pertimbangan dari parlemen.
Di sisi lain, program-program yang diluncurkan untuk membangkitkan daya beli masyarakat.
Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih besar disokong oleh konsumsi masyarakat. Pemerintah memang sedang menarik investasi dengan berbagai cara.
Namun belum banyak berhasil dalam situasi krisis seperti sekarang. Maka yang dikerjakan saat ini adalah menjalankan progran konkrit berupa dukungan besar ke UMKM karena UMKM menjadi motor penggerak ekonomi.
UMKM yang hidup dan bergerak penuh akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan demikian bisa meningkatkan konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi apa yang disampaikan Menko Perekonomian dilihat dari sisi pemerintah. Bahwa ada orang atau pengamat mengatakan itu salah, ya orang itu melihat dari sisi lain. Jadi angle melihatnya berbeda. Tapi bukan tidak ngerti ekonomi. Semua orang juga bisa baca dari angka-angka yang ada, bukan hanya pengamat. Tapi kan pemerintah harus membangun optimisme," tutur Mekeng yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini.
Dia mengharapkan dalam situasi krisis seperti sekarang, para pengamat atau pengkritik tidak hanya nyinyir atau kritik ke pemerintah.
Kritik boleh tapi sangat dihargai jika disertai solusi atau tawaran jalan keluar. Pasalnya, kata dia, orang pinggir jalan juga bisa lakukan kritik.
Bedanya yang di pinggir jalan, biasanya asal kritik saja, sementara pengamat atau tokoh tentu mempunyai banyak pengetahuan yang bisa memberikan tawaran solusi.
"Ini persoalan bangsa. Krisis ini bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Mari kita sama-sama bekerja untuk memperbaiki kondisi saat ini," tutup Mekeng.