Begini Kata Komnas HAM soal RUU Masyarakat Hukum Adat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat yang dibahas di DPR saat ini sangatlah penting.

Pasalnya, RUU tersebut merupakan penegasan komitmen negara dalam perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi masyarakat adat.

"RUU Masyarakat Hukum Adat penting untuk menegaskan kembali komitmen negara dalam perlindungan dan penghormatan hak asasi masyarakat adat di Indonesia," ujar Beka, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/9/2020).

Baca: PPP: Perlindungan terhadap Masyarakat Adat Sangat Penting

Beka juga mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan wujud penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat yang semakin terpinggirkan saat ini.

Bahkan, dia meyakini jikalau RUU tersebut sudah disahkan nantinya maka dapat menjadi solusi terkait penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat.

Baca: Demokrat: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Hadiah Selama 75 Tahun RI Merdeka

"(RUU itu juga) Menjadi salah satu instrumen penyelesaian konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat seperti konflik agraria, sistem nilai dan kepercayaan mereka," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Kedelapan fraksi tersebut adalah PPP, PAN, Partai Demokrat, PKS, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PDI-P.

Adapun Partai Golkar belum menyatakan sikap atas RUU Masyarakat Hukum Adat, karena menunggu keputusan resmi dan sikap tertulis.

"Delapan sudah secara jelas, satu menunggu pendapat resmi tapi pada prinsipnya tadi disampaikan pak kapoksi semua fraksi setuju. Kita menunggu satu pandangan fraksi akan menyusul secara tertulis," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat

Kemudian, Supratman meminta persetujuan seluruh fraksi atas harmonisasi dan pembulatan konsep RUU Masyarakat Hukum Adat.

"Saya menanyakan sekali lagi, apakah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsesi RUU Masyarakat Hukum Adat bisa kita setujui?," tanya Supratman.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.