TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah memberikan penjelasan terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut 'Semoga Sumatera Barat memang menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila'.
Pernyataan Puan tersebut kemudian menuai kontroversi.
Penjelasan Barasah disampaikan saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (8/9/2020) malam.
Dalam penjelasannya, Wakil Ketua MPR ini mengatakan pernyataan Puan harus dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama dari perspektif teks, konteks dan motif.
Baca: Hari Olahraga Nasional, Puan Minta Pemerintah Jamin Masa Depan Atlet dan Fasilitas Olahraga Publik
Kedua, dari perspektif konstruksi pemikiran, sikap ideologi dan spritualitas.
Menurut Basarah, dalam perspektif pertama terkait teks, konteks dan motif, pernyataan Puan disampaikan dalam acara Pengumuman Calon Kepala Daerah PDIP gelombang 5 pada 2 September lalu.
Acara itu bersifat internal karena dipimpin oleh Ketua Umum PDIP bersama Sekjen dan dihadiri oleh segenap pengurus DPP PDI Perjuangan, struktur partai dan calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi baik dari internal maupun eksternal partai.
"Jadi dengan demikian, acara ini adalah acara yang bersifat internal," ujar Basarah sebagaimana dikutip dari Youtube ILC, Rabu (9/9/2020).
Basarah melanjutkan, pernyatan Puan itu tersebut dipastikan di luar dari teks yang dipegang karena saat membuka segel amplop rekomendasi, di situ hanya ada nama siapa calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi untuk Sumatera Barat, dalam hal ini Ir Mulyadi dan Drs Ali Mukti.
"Dalam narasi lisannya, mbak Puan mengatakan Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Ir Mulyadi dan Drs Ali Mukti, merdeka kata beliau. Kemudian dalam satu tarikan nafas, mbak Puan memberikan amanat dan pesan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh PDIP, semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Ditutup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dan Merdeka," beber Basarah.
Baca: Ucapan Puan soal Sumbar Masih jadi Polemik, Fadli Zon Mengkritik hingga Pakar Singgung Politisasi
Menurut Basarah, bila dilihat dari teks secara keseluruhan, jelas sekali pernyataan Puan itu merupakan harapan dan doa untuk Sumatera Barat yang dititipkan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang mendapat rekomendasi dari PDIP.
"Kalau kita melihat dari aspek teks secara keseluruhan, jelas sekali pesan yang disampaikan mbak Puan merupakan harapan dan doa kepada Sumatera Barat yang dititipkankan amanatnya kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh PDIP adalah agar kalau mereka terpilih mereka harus tetap menjaga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," jelasnya.
Alasan Puan memberikan penekanan itu, lanjut Basarah, karena secara kultural, Puan punya kewajiban moral dan politik untuk Pilkada 2020 terutama Sumatera Barat, agar calon kepala daerah dari PDIP mendukung negara Pancasila.
Terlebih, calon gubernur dan wakil gubernur yang mendapat rekomendasi dari PDIP tidak diikutserakan dalam sekolah partai PDIP karena statusnya bukan kader PDIP.