TRIBUNNEWSWIKI.COM – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan untuk membubarkan Kementerian BUMN.
Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien dan tidak sehat.
Belum lama duduk di kursi komisaris utama, Ahok membeberkan kebobrokan sistem kelola perusahaan di Pertamina.
Awalnya dia bercerita mengenai posisinya yang seharusnya bertugas untuk mengawasi para direksi.
Namun selama ini Ahok atau BTP merasa hanya sebagai eksekutor.
Baca: Ditanya Apakah Ingin Maju Lagi dalam Pilgub DKI Jakarta 2020, Ini Jawaban Ahok
Baca: Jaksa Fedrik Adhar Meninggal Dunia, Sempat Jadi Salah Satu JPU Kasus Ahok hingga Novel Baswedan
“Saya ini eksekutor bukan pengawas sesungguhnya. Komisaris di BUMN itu ibarat neraka lewat surge belum masuk,” kata BTP seperti dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).
Sebab semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI) yaitu penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi, dilakukan di Kementerian BUMN.
Menurutnya seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan saja dan membentuk semacam TEMASEK.