BP Jamsostek Diharapkan Bisa Dikelola Lebih Profesional Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) menggelar diskusi zoominari Lintas Generasi dengan tema "BP Jamsostek di Tengah Pandemi Covid-19 dan Perspektif Kepemimpinan Masa Depan" Rabu (16/9/2020).

Dalam paparannya, Ketua Umum Kornas MP BPJS Hery Susanto, menyoroti pengelolaan BP Jamsostek di masa pandemi dan perspektif kepemimpinan masa depan.

Terutama efek pandemi yang mendorong kasus PHK di mana-mana, sehingga menimbulkan lonjakan pengambilan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau disebut BP Jamsostek.

Lonjakan pengambilan klaim JHT terlihat antara lain di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah DIY dan Jawa Timur.

Di mana kelima wilayah tersebut merupakan basis pekerja.

Namun sayangnya menurut Hery, pengambilan klaim JHT banyak mempersulit pekerja dalam klaim JHT.

"Karena adanya kebijakan WFH di kantor BPJS, klaim JHT secara daring menjadi pilihan alternatif. Sayangnya cara daring ini tidak semua pekerja bisa mengurus sendiri karena banyak yang gagap teknologi," katanya.

Baca: BP Jamsostek Sebut Ada 1,77 Juta Pekerja Belum Penuhi Kriteria Penerima Subsidi Gaji

Dalam survei pihaknya menemukan 70 persen pekerja peserta BP Jamsostek menggunakan jasa calo.

Itu pun tidak semua terpenuhi klaim JHT-nya.

Karena adanya pembatasan kuota saat pandemi 50-100 orang per hari per cabang.

Ini membuat situasi sulit bagi pekerja.

Hery juga mempertanyakan pengelolaan dana investasi BP Jamsostek yang distribusinya dianggap tidak adil selama ini terhadap beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang daerahnya menyetor relatif banyak iuran BP Jamsostek.

Menurutnya ada 7 daerah yang tidak menerima dana investasi BP Jamsostek misalnya Bank DKI.

Padahal DKI Jakarta kontributor iuran terbesar nasional sekitar 43 persen.

"Dana investasi dari BP Jamsostek pada semester 1 tahun 2020 sama sekali nol rupiah, baru terdistribusi bulan Mei sebesar 400 miliar rupiah di Bank DKI. Sedangkan di Bank BJB sudah mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Pertimbangan terbesarnya pihak BP Jamsostek meminta bunga tinggi di atas 7% ke BPD, padahal dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diatur mutlak faktor bunga tinggi," katanya.

Baca: BP Jamsostek Ingatkan Hati-hati Terhadap Penipuan SMS Berkedok Bantuan Subsidi Gaji