Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua pekan silam, tepatnya 15 September 2020, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memberi tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, untuk menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi.
Mereka pun kemudian mencoba menurunkan kasus Covid-19, angka kematian, dan meningkatkan
kesembuhan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
Jika mengacu kepada waktu dua pekan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, maka Selasa (29/9/2020) kemarin adalah batas terakhir bagi Luhut dan Doni menekan kasus Covid-19 di 9 provinsi.
Lantas, bagaimana rapor mereka dalam dua pekan tersebut?
Jika mengacu pada data dari Satgas Covid-19, ternyata tidak ada perubahan signifikan penyebaran Covid-19 selama dua pekan di tangani Luhut dan Doni Monardo.
Di DKI Jakarta misalnya, pada 15 September lalu kasus di DKI mencapai 1.076 kasus.
Selama dua pekan, kasus positif di DKI mengalami fluktuatif dan sempat mencapai temuan 1.352
kasus pada 21 September, sebelum kemudian turun menjadi 898 kasus pada 28 September, namun naik lagi menjadi 1.238 pada Selasa (29/9/2020) kemarin.
Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, tercatat ada lima daerah yang mengalami kenaikan kasus dari dua pekan sebelumnya. Selain DKI, kenaikan kasus dalam dua pekan terakhir juga terjadi di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Papua mengalami kenaikan kasus positif cukup tinggi dari 776 kasus pada 1-14 September, menjadi 1.427 kasus pada 15-28 September saat ditanganai Luhut dan Doni.
Jawa Tengah naik dari 3.949 kasus menjadi 4.017 kasus, Jawa Barat juga naik menjadi 6.852 kasus dari 3.468 kasus pada dua pekan pertama September.
Lalu Sulawesi Selatan ada menjadi 1.878 kasus di tangan Luhut dan Doni dari 1.498 kasus pada dua pekan pertama September.
Baca: Aku Testing Covid-10 di Bawah Standar WHO, Satgas Sebut Terkendalam Stigma Negatif Tentang Corona
Di sisi lain penambahan kasus di empat provinsi lainnya juga menurun. Jatim dari 4.888 menjadi 4.743 kasus, Kalimantan Selatan dari 1.135 menjadi 814 kasus pada dua pekan terakhir September.
Bali dari 2.105 kasus menjadi 1.327 kasus positif, dan terakhir Sumatera Utara 1.732 menjadi 1.563 kasus positif di tangan Luhut dan Doni.
Baca: Kementerian PUPR: Ruang Terbuka Hijau Bermanfaat untuk Area Isolasi di Masa Pandemi Covid-19
Secara akumulatif, terjadi kenaikan kasus sebanyak 47.165 kasus di sembilan provinsi tersebut saat ditangani Luhut dan Doni. Angka ini mengalami kenaikan dari dua pekan pertama September yakni 46.727 kasus.
Begitu pula secara nasional, grafik tambahan kasus Covid-19 dalam rentang waktu 15-28 September juga cenderung meningkat.
Pada 15 September, tambahan kasus positif sebanyak 3.507, kemudian meningkat
3.963 pada keesokannya (16/9/2020).
Lalu setelahnya menurun ke 3.635 (17/9), namun meningkat kembali 3.891 (18/9/2020).
Setelahnya, tambahan kasus terus meningkat hingga capaian 4.168 kasus pada (19/9), atau kali pertama menembus angka 4.000 kasus harian.
Bukannya menurun, tambahan kasus positif terus meningkat di angka 4.000 kasus. Bahkan tercatat tiga kali rekor berturut-turut pada 23-25 September.
Tambahan kasus pada 23 September sebanyak 4.465, 24 September 4.634, 25 September 4.823.
Dua hari selanjutnya pada 26-27 September, tambahan kasus Covid-19 mengalami penurunan, meski masih berada di angka 4.000 kasus dalam sehari.
Tepatnya 4.494 (26/9), dan 3.874 pada (27/9). Kemudian pada Senin (28/9) ada tambahan kasus
sebanyak 3.509 kasus positif covid-19, dan Selasa (29/9) kemarin naik lagi dengan tambahan 4.002 kasus.
Secara akumulatif kasus positif selama September mencapai 107.928 kasus. Jauh lebih tinggi dari akumulatif kasus pada Agustus 66.420 kasus.
Sementara periode 15-29 September ada penambahan 61.201 kasus baru.
Doni Monardo sendiri mengklaim kasus aktif dan angka kematian covid-19 turun usai Presiden Jokowi menunjuk Luhut menangani kasus covid-19 di 9 provinsi prioritas.
Doni memaparkan, dari data 13 September 2020, kasus aktif yang semula 25 persen turun
menjadi 22,5 persen pada 27 September.
Angka ini berada di bawah rata-rata kasus aktif dunia 23,13 persen.
"Perintah presiden, Pak Menko Luhut, data di sini 6 September menuju 13 September naik tapi berturut-turut turun 22,5 persen. Ini tren penurunan."
Kita berada di bawah angka global untuk kasus aktif," ucap Doni dalam konferensi pers di akun Youtube
Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020).
Sementara tingkat kematian yang semula 4 persen pada 13 September turun menjadi 3,8 persen pada 27 September. Angka ini masih berada di atas rata-rata kematian dunia sebesar 3,02 persen.
"Angka kematian terus menurun meski masih di atas rata-rata global. Artinya peningkatan kapasitas layanan RS khususnya menangani pasien gejala berat, kritis, masih perlu ditingkatkan," katanya.
Untuk angka kesembuhan, lanjut Doni, juga diklaim meningkat. Dari data menunjukkan, angka kesembuhan sebesar 71 persen pada 13 September meningkat menjadi 73,8 persen pada 27 September.
Angka ini selisih tipis dengan rata-rata dunia yakni 73,85 persen.
"Angka kesembuhan naik dari minggu sebelumnya menjadi 73,8 persen akibat kasus aktif turun dalam seminggu terakhir," ujar Doni.
Doni menegaskan bahwa sejak memimpin penanganan covid-19 di sembilan prioritas, Luhut rutin memimpin rapat koordinasi dengan tiap kementerian/lembaga dan pakar epidemiologi terkait penanganan covid-19.
Dalam rapat itu, pihak Kementerian Kesehatan juga menyusun prosedur standar terkait penanganan covid-19 untuk diikuti seluruh rumah sakit.
"Sudah dibuatkan juga SOP untuk rujukan ke seluruh pimpinan rumah sakit agar bisa mengikuti SOP yang disusun Kemenkes," tuturnya.
Tim ahli Mundur
Selain kasus yang cenderung naik, penanganan Covid-19 selama dua pekan terakhir juga diwarnai dengan mundurnya sejumlah tenaga ahli dari Satgas Penanganan Covid-19.
Salah satunya adalah Guru Besar Universitas Indonesia, Akmal Taher, yang memilih mundur sebagai Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 karena merasa pemerintah kurang serius melakukan kewajiban 3T atau testing, tracing, dan treatment ke masyarakat.
"Kita kan harapannya testing, tracing itu lebih banyak, bagusnya kan seperti itu yang harus kita kerjakan, usulan dari pakar seperti itu, memang ada tanda-tanda mau ke sana, cuma tidak seperti yang kita harapkan gitulah, saya kira mesti lebih bagus kita kerjakan dari luar," kata Akmal .
Selain Akmal, kemarin dr Lula Kamal juga mundur sebagai Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19, alasannya dia tidak bisa bekerja full time di Satgas karena masih mempunyai kewajiban di tempat lain.(tribun network/fik/dod)