Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan pidato dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.
Saat itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pokok persoalan penting yang dihadapi dunia saat ini dimana membutuhkan peran aktif seluruh anggota PBB untuk bersama-sama menyelesaikan setiap persoalan tersebut.
Terkait hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menyampaikan apresiasinya karena yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dinilai sesuai dengan semangat Pancasila, terkhusus menyoal dukungan Indonesia untuk Palestina.
Namun menurut Imanuel ucapan ini harus segera di konkretkan.
"Pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang digagas oleh Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo, Palestina adalah satu diantara 29 negara yang hadir namun hingga kini belum merasakan kemerdekaan," ujar Imanuel, kepada Tribunnews.com, Jumat (2/10/2020).
"Untuk itu, dukungan Indonesia agar Palestina merdeka dan memperoleh hak-haknya sebagai negara merdeka patut diperjuangkan secara konsisten karena ini sesuai dengan semangat Pancasila sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta preambule UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan," imbuhnya.
Baca: Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB: Singgung Vaksin Covid-19 hingga Kemerdekaan Palestina
Imanuel mengingatkan bahwa apa yang dialami Palestina yang hingga kini tak kunjung merdeka adalah bentuk lain dari penindasan.
Menurutnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk mendorong kemerdekaan Palestina seperti yang pernah dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada Sidang Umum PBB ke-15 tahun 1960 yang berjudul 'To Build The World a New'.
"Soekarno pada Sidang Umum PBB tahun 1960 pernah membacakan pidato berjudul 'To Build The World a New' yang intinya adalah menawarkan suatu tatanan masyarakat dunia yang bebas dari penjajahan dan penindasan sebagaimana 5 prinsip dasar Pancasila yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia," kata dia.
"Sekarang, 60 tahun setelah pidato tersebut dibacakan Palestina masih belum merasakan kemerdekaan. Inilah tugas sejarah yang harus kita kawal agar tak ada lagi penindasan bangsa atas bangsa lainnya, penindasan manusia atas manusia lainnya," lanjutnya.
Imanuel mengatakan kesempatan ini harus dijadikan momentum untuk menggelorakan kembali semangat negara dunia ketiga kala itu, yakni negara-negara Asia dan Afrika. "Ini adalah momen untuk Indonesia kembali menyatukan semangat gerakan non blok negara -negara dalam KAA, bahwa tanggung jawab belum usai, Palestina belum merdeka," kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Jaringan Luar Negeri DPP GMNI Kristian Sinulingga turut menyuarakan dukungannya pada isi pidato Presiden Jokowi yang meminta agar seluruh negara bekerja sama melawan pandemi Covid-19.
"Pandemi covid saat ini adalah musuh bersama seluruh negara. Pandemi covid tak mengenal batas negara. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk menemukan vaksin terhadap virus ini dan juga kesetaraan untuk mendapat akses yang setara terhadap vaksin dengan harga terjangkau," ujar Kristian.
Kristian juga menyoroti soal konflik di kawasan, khususnya di Laut Cina Selatan yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam pidatonya tersebut.
Dia mendorong agar dalam setiap penyelesaian sengketa dilakukan pada prinsip win-win solution seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Akan tetapi harus tetap dengan mengedepankan prinsip penghormatan pada kedaulatan wilayah suatu negara.
"Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyinggung soal tidak diindahkannya prinsip-prinsip PBB dan hukum internasional. Saya memandangnya sebagai peringatan terhadap Cina yang berkonflik dengan negara-negara lain di Laut Cina Selatan. PBB harus hadir untuk menengahi konflik yang terjadi di kawasan untuk menghindari konfrontasi langsung yang memungkinkan terjadinya perang terbuka di kawasan, namun dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara dan integritas wilayah," kata Kristian.