Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia saat ini dapat berdampak pada potensi bahaya hidrometeorologi yang lebih buruk.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan kesiapsiagaan tidak hanya pada tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, dan bahkan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan, saat melakukan diskusi menyikapi fenomena La Lina melalui media virtual pada Minggu (11/10/2020).
Baca: Lebih 44 Juta WNI Merasa Tidak Mungkin Terpapar Covid-19, Kepala BNPB Ingatkan Fakta di Lapangan
Baca: Kepala BNPB Sebut Risiko di Zona Merah yang Melaksanakan Pilkada Cenderung Menurun
Lilik mengatakan, kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat.
Ia menegaskan bahwa camat, lurah, dan kepala desa untuk melakukan beberapa pencegahan.
Ia meminta untuk memastikan tempat evakuasi sementara dapat digunakan, setiap daerah rawan bencana miliki tempat evakuasi sementara.
Pihaknya juga meminta aparat desa untuk mengidentifikasi bangunan aman yang dapat digunakan sebagai shelter sementara, seperti rumah warga, kantor desa atau pun sekolah.
"Jangan sampai tempat evakuasi menjadi kluster baru Covid-19. Identifikasi rumah aman yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara,” ujar Lilik.
Kedua, pastikan masyarakat yang terpapar mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan.
Lilik mengingatkan protokol kesehatan, yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).
Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M.
Baca: BNPB: 2 Ribu Bencana Terjadi hingga September, 99 Persen Kategori Hidrometeorologi
Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Makanya, pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.
Apabila saat evakuasi tidak dimungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan, dengan pertimbangan keselamatan, selanjutnya protokol harus diterapkan dengan ketat.
“Kita harus memastikan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan apabila ada info dari BMKG,” katanya.
Hal tersebut terkait dengan penyampaian informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten dan kota kepada pihak kecamatan dan selanjutnya di tingkat desa.
“Sosialisasikan informasi kepada masyarakat dengan bijak, jangan menakuti-nakuti,” kata Lilik.
Lilik mengatakan, gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menerjemahkan informasi cuaca sehingga pesan sampai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan maupun masyarakat.
Beberapa kanal informasi dapat diakses oleh aparat kecamatan, kelurahan dan desa, bahkan di tingkat keluarga dengan beberapa kanal, seperti teknologi informasi dari BNPB dan BMKG.
BNPB memiliki InaRISK dan juga Katalog Desa Rawa Bencana yang dapat diakses semua pihak, kemudian BMKG memiliki aplikasi Info BMKG yang dapat menginformasikan kondisi cuaca hingga tingkat kecamatan.
Terakhir, masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan simulasi mandiri sesuai rencana kontinjensi yang sudah dibuat. Ini tentunya dibantu oleh BPBD kabupaten maupun kota setempat.
Pada kesempatan itu, Lilik juga mengimbau setiap keluarga untuk mengidentifikasi risiko bencana yang ada di sekitar.
Kesiapsiagaan sejak dini dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya korban jiwa apabila terjadi peristiwa ekstrem.
"Diskusikan dengan anggota keluarga maupun komunitas di masyarakat terkait dengan potensi ancaman bahaya yang ada di sekitar sehingga risiko bencana dapat dihindari," katanya.