Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Dikson Sirait memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hendrik mengatakan terdapat kelemahan dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Selama setahun terakhir ini komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah," ujar Hendrik melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, komunikator pemerintah gagal dalam meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.
Hal tersebut, menurut Hendrik terlihat dalam beberapa kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dirinya menilai kurang apiknya komunikasi pemerintah terjadi pada revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ide tentang food estate dan yang terkini adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca juga: Ketua DPR: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Hadapi Banyak Tantangan
"Wajar bila hal itu memunculkan persepsi yang cenderung negatif di masyarakat," tutur Hendrik.
Menurut Hendrik, citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif.
Serta komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat.
"Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri mitra kritis pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, Almisbat mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini," kata Hendrik.
Pembenahan ini penting dilakukan, agar Jokowi tidak tersandera oleh kepentingan elektoral kekuatan elit politik yang ada di sekitarnya menuju Pilpres dan Pileg 2024.
Hendrik merekomendasikan Jokowi untuk menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.
Selain itu, dirinya merekomendasikan agar Jokowi fokus pada penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.
Dalam sisa empat tahun terakhir, Hendrik merekomendasikan agar Jokowi segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi publik.