Ada 'Kecacatan' Pasal UU Cipta Kerja yang Disahkan Jokowi, Ahli Hukum: Cerminan Tidak Profesional

TRIBUNNEWS.COM - Ahli Hukum dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr Muhammad Rustamaji SH MH menanggapi kecacatan dalam pasal UU Cipta Kerja yang baru disahkan Presiden Jokowi.

Diketahui, UU tersebut telah berganti menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 dengan total 1.187 halaman pada Senin (2/11/2020) kemarin.

Meski telah sah menjadi Undang-Undang, rupanya masih ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan.

Rustamaji mengatakan, kecacatan yang ditemukan ini menunjukkan ketidakprofesionalan perancang Undang-Undang.

Menurutnya, pembuat undang-undang tidak memahami secara baik maksud dari produk hukumnya untuk dibuat menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Buntut Kekeliruan Pasal UU Cipta Kerja yang Disahkan Jokowi, Pakar Menilai Ambil Positifnya Saja

"Hal demikian menunjukkan ketidakprofesionalan paralegal drafter dalam penyusunan produk hukum tersebut."

"Maupun dalam skala yang lebih besar pembuat undang-undang tidak memahami secara baik law in the mind yang selanjutnya dituangkan dalam law in the book tersebut," kata Rustamaji kepada Tribunnews, Rabu (4/11/2020).

Sebab, ia menilai prinsip dari sebuah produk hukum yang sudah ditandatangani, harus melalui proses legislative drafting yang sangat teliti dan baik.

Rustamaji pun mempertanyakan klaim pemerintah yang menganggap kesalahan ini hanya bersifat teknis-administratif.

Bahkan menyebut tidak mempengaruhi implementasi Undang-Undang.

Baca juga: Ada Salah Ketik dalam UU Cipta Kerja, Pakar: Makin Tampak Bagaimana Buruknya Proses Ugal-ugalan Ini

"Kesalahan 'kecil' yang disebut teknis-administratif untuk level nasional (tidak terkecuali level daerah hingga level desa) sebenarnya tidak boleh terjadi."

"Justru hal demikian akan memunculkan banyak kesan yang kontraproduktif atas munculnya UU yang notabene diinisiasi oleh Pemerintah," kata alumnus S3 Hukum UNDIP ini.

Ia menduga, kesalahan yang sangat fatal ini mencerminkan bagaimana pemikiran pembuat Undang-Undang.

"Setiap pasal yang sudah diformulasikan merupakan bentuk law in the book, yang bersumber dari law in mind dari pembuat UU."