Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.
Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2020) beragendakan pemeriksaan saksi.
"Benar, ada 3 saksi yang diagendakan," kata Jaksa Takdir Suhan saat dikonfirmasi.
Baca juga: Kronologi Penangkapan Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 8 Bulan Buron
Tiga saksi itu yakni Agung Dewanto, Calvin Pratama, dan Albert.
Akan tetapi, Takdir belum mengetahui mengenai mekanisme sidang pemeriksaan saksi ini, apakah ketiganya akan dihadirkan langsung ke ruang sidang atau dilakukan secara virtual.
Sebab, dikatakannya, tim JPU masih menunggu konfirmasi dari ketiga saksi untuk bisa dihadirkan dalam sidang.
Baca juga: KPK Tahan Hiendra Soenjoto Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Selama 20 Hari ke Depan
Sementara, untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky masih dilakukan secara virtual, seperti dalam sidang pembacaan surat dakwaan sebelumnya.
"Saksinya masih nunggu konfirmasi (dihadirkan sidang atau jarak jauh). Untuk terdakwa masih online," ujarnya.
Dalam dakwaan Nurhadi dan Rezky, JPU KPK mengungkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto telah memberi suap senilai total Rp45.726.955.000 kepada Nurhadi dan Rezky.
Suap tersebut diberikan agar Nurhadi dan menantunya mengurus perkara antara PT MIT dan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi di wilayah KBN Marunda.
Selain itu, Hiendra juga menyuap Nurhadi untuk mengurus gugatan perdata yang diajukan Azhar Umar melawan dirinya terkait Rapat Umum Pemengang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT.
Di samping itu, Nurhadi dan Rezky juga didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp37.287.000.000 dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan.
Atas perbuatannya itu, Nurhadi dan Rezky didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.