Baca tanpa iklan
Selain itu, nama yang layak untuk di kabinet selanjutnya yaitu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming. Menurutnya, sangat layak karena mempunyai pengalaman di birokrasi dan eksekutif.
"Bagus sekali itu dari pengusaha muda atau asosiasi pengusaha, tapi jangan bermain-main karena kebutuhan bangsa ini membutuhkan menteri-menteri yang mau bekerja. Kita doronglah Ketua Umum HIPMI ini untuk menjadi menteri, track record-nya dia yang begitu bagus, dia pernah menjabat sebagai eksekutif menjadi kepada daerah, Ketua Umum APKASI, Ketua PDIP Kalimantan Selatan, kemudian dia memimpin sebuah perhimpunan para pengusaha atau HIPMI, itu bagus. Kita akan masukkan namanya kalau seandainya beliau bagus. Saya akan rekomendasikan figur muda masuk kabinet," imbuhnya.
Isu Reshuffle
Oktober lalu, Isu reshuffle (perombakan) kabinet sempat mencuat bertepatan 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.
Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.
Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.
Baca juga: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Survei Litbang Kompas: 46,3% Responden Tak Puas, 39,7% Puas
Kinerja menteri buruk
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam satu tahun ini.
Aisah pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.
"Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni," papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini.
"Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja," papar Aisah.