Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pembahasan menarik tersaji dalam gelaran Debat Terbuka UU Cipta Kerja yang digelar oleh Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus, Rabu (4/10/2020).
Acara ini menghadirkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang mewakili pemerintah 'melawan' sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Bahlil dalam kesempatan tersebut mengawali pembicaraannya dengan menjelaskan apa urgensi dari pengesahan UU Cipta Kerja yang telah ditaken Presiden Joko Widodo pada hari Senin, (2/11/2020).
Ia menegaskan, setidaknya ada 2 subtansi mendasar yang melatarbelakangi pengesahan UU Cipta Kerja.
"Pertama ada aturan dalam lembaga kementerian yang sangat tumpang tindih sekali, terkait khususnya dengan urusan izin usaha," ucap Bahlil dikutip dari kanal YouTube BKPM TV, Jumat (6/11/2020).
Baca juga: DPR-Pemerintah Kompak Sebut Tidak Ada Pasal Karyawan Kontrak Seumur Hidup di UU Cipta Kerja
Baca juga: Aprindo Sambut Baik Pemberlakuan UU Cipta Kerja
Baca juga: Update Kasus Pembakaran Halte Transjakarta saat Demo UU Cipta Kerja, Polisi Sebut Pelaku Berkelompok
Bahlil menyebut, bangsa Indonesia adalah negara yang kaya.
Namun, aturan yang tumpang tindih menjadi penyebab pengolaan kekayaan ini tidak berjalan secara maksimal.
"Penting kita ketahui sumber daya tidak bisa dikelola, kalau aturan kita tumpang tindih, antara pemerintah pusat dengan daerah, antara lembaga kementerian," ucap Bahlil.
Bahlil kemudian menjelaskan subtansi selanjutnya terkait pengesahan UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
Ia menguraikan terhitung dengan saat ini, setidaknya ada 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan, termasuk juga adanya angkatan kerja baru sebanyak 2,9 juta orang per tahunnya.
"Ini termasuk adik-adik Cipayung Plus yang mau selesai kuliah ataupun dari SMA dan SMK," kata Bahlil.
Bahkan, Bahlil melaporkan angka kerja yang semakin meledak di era pandemi Covid-19.
Di bidang formal setidaknya ada 5 hingga 6 juta orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sehingga total pengangguran yang siap mendapatkan lapangan pekerjaan sekitar 15 juta orang," tegas dia.
Baca juga: 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja Selesai Dibahas
Baca juga: Formappi Desak Jokowi Pecat Menteri Terkait Masih Adanya Kesalahan Dalam UU Cipta Kerja
Baca juga: INDEF: Regulasi Riset dan Teknologi di UU Cipta Kerja Banyak Untungkan Asing
Oleh karena itu, Bahlil melanjutkan, keberadaan UU Cipta Kerja dapat menjawab persoalan di atas.
Terlebih sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 27 negara wajib menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Bahlil menyebut, UU Cipta Kerja mendorong masuknya investasi yang akhirnya dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.
"Dalam perseptif itulah, pemerintah berpikir tidak ada cara lain, untuk saudara-saudara kita mendapatkan lapangan pekerjaan, terkecuali bagaimana investasi bisa masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan," bebernya.
Bahlil juga meluruskan, investasi dalam konteks UU Cipta Kerja tidak hanya dari pihak asing, melainkan juga dari dalam negeri, baik investasi skala besar maupun kecil.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)