Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan, pengawasan dana desa menjadi penting karena tujuan pengawasan dalam rangka memastikan semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Junaidi mengatakan, pentingnya peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah.
"BPKP diharapkan responsif dalam mengawal pemerintah desa agar dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, apalagi pada masa pandemi ini ruang-ruang pertanggungjawaban dana desa penting untuk diawasi," kata Junaidi kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).
Baca juga: Dana Desa Digunakan KKB Papua Untuk Beli Senjata Api, Bupati Intan Jaya Ungkap Modusnya
Baca juga: Kemenkeu Minta Dana Desa Bisa Maksimalkan Kegiatan Ekonomi Lokal
Baca juga: Korupsi Dana Desa, Oknum Kades di Lampung Ini Beri Pengakuan Mengejutkan
Anggota DPR RI asal Lampung ini mengharapkan penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memperhatikan tertib administrasi dan ketepatan sasaran.
"Idealnya penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang memang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebelumnya. Untuk itu peran pengawasan penting namun tidak bisa berjalan parsial, harus bersama-sama dan saling mengisi serta mendukung," pungkasnya.