Baca tanpa iklan
Mayjen Dudung juga mengeluarkan pernyataan keras kepada Front Pembela Islam (FPI) karena dianggap semena-mena memasang spanduk Habib Rizieq Shihab. Lantaran dianggap telah melakukan pelanggaran, kata Dudung, pemerintah bisa membubarkan ormas FPI.
"Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," katanya.
Dudung menegaskan hal itu terkait dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.
Dudung memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut. Semua baliho Rizieq yang ilegal akan ditertibkan oleh pasukannya.
"Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat islam, tidak," katanya.
DPR: Sudah sesuai Tupoksinya
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyebut perintah Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman kepada anggotanya untuk mencopot baliho Habib Rizieq Shihab (HRS), sudah sesuai dengan tupoksinya.
Dave menjelaskan, apa yang dilakukan Pangdam Jaya sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan melanjutkan pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
"Jadi ini sudah searah, tidak ada aturan yang dilanggar, justru ini menegakkan. Ini perlu dijalankan agar selalu terjadi keamanan dan ketenangan, jangan sampai terjadi kekisruhan," papar Dave saat dihubungi, Jakarta, Jumat (20/11/2020).
"Ini tugas fungsinya TNI juga, tidak overstepping ataupun mengambil tugas dari satuan manapun. Tugas TNI itu untuk menegakkan keamanan di semua sektor," sambung Dave.
Terkait pernyataan Pangdam Jaya yang menilai bila perlu Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, Dave menyebut setiap individu maupun kelompok yang ada di Indonesia harus patuh terhadap hukum.
Baca juga: Pangdam Jaya Usul FPI Dibubarkan, Mayjen TNI Dudung: Kalau Coba-coba dengan TNI, Mari
Baca juga: Tanggapi Hujatan Rizieq Shihab, Pangdam Jaya: Kalau Ucapan Tidak Baik, Maka itu Bukan Habib
"Siapapun melakukan pengerusakan tempat dengan mengatasnamakan agama atau apapun, itu sudah salah. Kita kan negara hukum, semua harus dikembalikan ke hukum," ucap politikus Golkar itu.