Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap tegas TNI terhadap FPI baru-baru ini menjadi sorotan.
Hari ini, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengusulkan agar ormas Front Pembela Islam dibubarkan.
Hal ini disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Baca juga: Panglima TNI Bangga dengan Kesiapsiagaan Prajurit Kopassus, Korps Marinir dan Pasukan Khas TNI AU
Dudung awalnya menjawab soal video viral di media sosial berkait sejumlah orang berseragam TNI menurunkan spanduk dan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab.
Ia pun mengakui bahwa dirinya lah yang meminta pasukannya untuk menurunkan baliho tersebut.
Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.
"Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentunkan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung.
Setelah itu, Dudung kemudian mengusulkan agar FPI dibubarkan.
"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka sukanya sendiri. Ingat saya katakan itu (penurunan baliho Rizieq) perintah saya," katanya.
Dudung memastikan operasi untuk menurunkan baliho Rizieq masih akan terus berlanjut. Semua baliho Rizieq yang ilegal akan ditertibkan oleh pasukannya.
"Saya peringatkan, dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat islam, tidak," katanya.
Rizieq Shihab menjadi sorotan setelah pulang dari Arab Saudi Selasa pekan lalu. Tak hanya soal baliho ilegal, kepulangan Rizieq juga disorot karena menimbulan kerumunan massa.
Padahal kerumunan massa dalam jumlah besar dilarang saat ini karena ada pandemi Covid-19.
Kerumunan massa yang melibat Rizieq dan para simpatisannya itu kini berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat lain terkait penyelenggaraan acara Rizieq itu.
Pasukan elite di Petamburan
Hari Kamis kemarin, mendadak mobil operasi pasukan elite TNI berhenti di depan markas organisasi pimpinan Habib Rizieq, FPI di Petamburan, Jakarta, langsung viral.
Belakangan pasukan elite TNI kembali mencuat setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melibatkan para Jenderalnya muncul ke publik.
Bahkan kemarin, Panglima TNI juga sidak ke markas pasukan elite TNI mulai dari Kopassus, Marinir, dan Korpaskhas, dalam rangka meninjau kesiapan pasukan.
Kini pasukan elite TNI lainnya, turut mencuri perhatian setelah iring-iringan mobil operasinya berhenti di depan markas Front Pembela Islam ( FPI ) di Petamburan.
Baca juga: Buntut Kasus Kerumunan Massa Rizieq Shihab: Gibran Disinggung, Pejabat Dipanggil, Kapolda Dicopot
Aksi berhentinya mobil pasukan elite TNI di jalan tak jauh dari markas FPI itu langsung viral di medsos.
Dalam video yang beredar di media sosial, terdapat empat unit kendaraan TNI berhenti di depan jalan menuju Markas FPI.
Saat berhenti kendaraan TNI yang mendapat kawalan Polisi Militer itu tersebut masih menyalakan sirine.
Adapun di antara iring-iringan tersebut terdapat kendaraan taktis yang bertuliskan Koopssus TNI atau Komando Operasi Khusus, salah satu pasukan elite TNI.
Di belakangnya terdapat dua truk yang biasa digunakan untuk mengangkut prajurit TNI.
Netizen menilai hal tersebut sebagai upaya “menunjukkan kekuatan” setelah acara hajatan Rizieq Shihab mendapat sorotan.
Baca juga: FPI Serukan #Anies4PresidenRI2024, Golkar: Lebih Baik Fokus Bagaimana ke Luar dari Krisis Kesehatan
Komandan Koopssus (Dankoopssus) TNI, Mayjen TNI Richard Tampubolon memastikan tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan iring-iringan kendaraan TNI di kawasan Markas FPI.
Jenderal bintang 2 ini menjelaskan kendaraan tersebut berhenti untuk menyusun rangkaian dalam perjalanan menuju markas TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.
Ia secara kebetulan, saat pengawal mengecek urutan iring-iringan, berada di dekat markas FPI.
"(Konvoi kendaraan TNI ) menuju perjalanan kembali ke markas, susunan konvoi harus hati-hati di jalan," ujar Richard Tampubolon saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/11/2020).
Richard menambahkan cek kendaraan tersebut juga dilakukan saat jalan dalam keadaan padat, sehingga tidak menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan.
Baca juga: Panglima TNI Ke Markas Marinir: Jaga Profesionalisme
"Sepertinya pas jalan macet dan sekaligus cek kendaraan serta urutan konvoi tetap tertib sesuai protap bila konvoi, ya sehingga aman bagi semua pengguna jalan," ujarnya.
IPW Dukung TNI
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memberi apresiasi kepada TNI yang sudah melakukan penurunan poster poster Rizieq di berbagai tempat.
Selain itu IPW mendukung manuver TNI di wilayah sipil di Petamburan atau di sekitar markas FPI pimpinan Rizieq.
"IPW menilai pencabutan poster poster itu seharusnya dilakukan Satpol PP bersama Polri. Sebab sesuai ketentuan Perda semua pemasangan spanduk, poster dan baliho harus memiliki ijin dan tidak boleh dipasang seenaknya. Namun Satpol PP dan Polri tidak berani mencabut baliho baliho Rizieq. Sebab itu IPW memberi apresiasi kepada Pangdam Jaya yang sudah memerintahkan anggotanya mencabuti baliho Rizieq Shihab tersebut," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (20/11/2020).
Begitu juga dengan Manuver TNI di wilayah Petamburan, kata Neta, IPW menilai hal ini harus dilakukan TNI untuk mengantisipasi situasi ketahanan negara dan keutuhan NKRI.
"Sebab Rizieq sudah beberapa kali bermanuver yang bisa mengganggu keutuhan NKRI, di antaranya jika datang ke Indonesia Rizieq mengatakan akan memimpin revolusi seperti di Iran, kemudian Rizieq memberi ancaman "memenggal kepala" dll. Meskipun itu hanya ancaman kosong, ucapan itu bisa berpotensi memicu kekacauan dan gangguan keamanan serta mengganggu keutuhan NKRI," katanya.
Ia menambahkan, ucapan dan ancaman Rizieq Shibah itu makin riuh tatkalah poster dan baliho Rizieq terlihat dimana mana dan tanpa ijin.
Sehingga, menurutnya, terkesan Rizieq dan orang orangnya seakan tidak tersentuh hukum. Ironisnya, dalam situasi ini jajaran kepolisian hanya berdiam diri.
"Manuver Rizieq yang melakukan kerumunan massa di tengah pandemi Covid 19 dibiarkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Akibatnya Rizieq bebas bermanuver mulai dari saat tiba di bandara Soetta, di rumahnya di Petamburan, dan di puncak Bogor. Bebasnya Rizieq bermanuver seakan menggambarkan tidak adanya aparatur negara yg berani menghadapi Ketum FPI itu. Negara sepertinya kalah dan tak berdaya menghadapi manuver Rizieq," kata Neta.
Menurutnya, dalam situasi ini sangat wajar jika TNI turun tangan mengambilalih pengendalian situasi dengan melakukan manuver di sekitar wilayah Petamburan dan memerintahkan anggotanya mencabuti baliho Rizieq.
"Semua ini dilakukan TNI demi keutuhan NKRI dari ancaman dan manuver Rizieq maupun FPI. Manuver TNI di sekitar Petamburan dan pencabutan baliho Rizieq ini sekaligus menunjukkan bawah negara tidak boleh kalah pada pihak-pihak yang bermanuver ingin mengacaukan atau merusak keutuhan NKRI," tandasnya.
Penjelasan Kapuspen TNI
Sementara Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad saat dihubungi Tribunnews.com membantah jika TNI mulai "gerah" dengan FPI. Menurutnya apa yang dilakukan pihak TNI, termasuk prajurit Kodam Jaya menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab semata membantu tugas Satpol PP dan kepolisian.
"Tidak ada maksud apa-apa. TNI sifatnya hanya membantu," katanya.
Kemudian terkait iring-iringan kendaraan Koopsus TNI yang melewati petamburan, jenderal bintang dua itu menjelaskan bahwa rombongan pasukan elite tersebut baru saja selesai dari kegiatan apel pemeriksaan pasukan di Monas dan akan pulang ke markasnya.
"Seperti diketahui, kemarin ada pemeriksaan pasukan, termasuk juga Kopassus, Paskhas, Marinir, dan juga Koopsus TNI. Jadi iring-iringan itu hanya melewati Petamburan saja," katanya.
Saat ditanya apa jika FPI melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, TNI akan bertindak? Kapuspen mengatakan, itu merupakan ranah kepolisian, Satgas Covid dan pemerintah daerah.
"Itu bukan kewenangan TNI. Tentara sifatnya hanya membantu, jika dimintai bantuan."
Sebagian berita telah tayang di Kompas.com dengan judul: Pangdam Jaya: Kalau Perlu FPI Dibubarkan